PKS terjunkan Tim Tanggap Darurat & Perintis

Tifatul menginstruksikan kepada seluruh wilayah untuk menggalang bantuan, karena dampaknya cukup parah dan memakan korban besar.

PK-Sejahtera Online: Presiden PKS Tifatul Sembiring sudah menginstruksikan kepada Satuan Kepanduan PKS Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu agar berangkat menuju kawasan gempa Padang dan Pariaman di Sumbar. Menyusul terjadinya gempa berskala 7,6 SR di kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya.

Laporan dari Tim Bukit Tinggi menyampaikan bahwa jalan Bukit Tinggi - Padang, putus di Silayiang, Padangpanjang, sehingga tim harus memutar ke arah Maninjau. Laporan sementara dari DPD Pariaman bahwa sekitar 80 % bangunan di Pariaman roboh dan diperikrakan korban tewas lebih 75 orang.

Dari Jakarta Tim P2B PKS sudah diberangkatkan menuju Padang. Tifatul mengungkapkan bahwa PKS telah menerjunkan dana awal bantuan sebesar limapuluh juta rupiah, dan menginstruksikan kepada seluruh wilayah untuk menggalang bantuan, karena dampaknya cukup parah dan memakan korban besar.

SK Anis Matta Wakil Ketua DPR Telah Diteken

Sementara Ketua Fraksi PKS adalah Mustafa Kamal.

VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, telah menandatangani Surat Keputusan Anis Matta (Sulawesi Selatan I) sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian sebagai Ketua Fraksi PKS, telah ditunjuk Mustafa Kamal (Sumatera Selatan I).

"SK sudah saya tandatangani," kata Tifatul (Sumatera Utara I) dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa 29 September 2009. "Tinggal nanti mereka dilantik sebagai anggota DPR," ujarnya.

Tifatul mengharapkan kombinasi Anis dan Mustafa ini bisa bekerjasama dengan pimpinan DPR lainnya.

Undang-undang mengatur pimpinan DPR yang terdiri atas lima orang dibagi berdasarkan perolehan kursi di parlemen. PKS sebagai partai keempat terbesar mendapat jatah satu dari empat Wakil Ketua DPR.

Sementara Ketua DPR didapat Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu. Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menunjuk Marzuki Alie (Jakarta III) sebagai Ketua DPR.

PKS: Plt Pimpinan KPK dari Orang KPK

INILAH.COM, Jakarta - Plt pimpinan KPK disarankan anggota FPKS Al Muzammil Yusuf sebaiknya dari pimpinan KPK yang sudah lolos seleksi. Mereka dianggap lebih netral dan sudah melewati seleksi.

"Mereka lebih netral karena telah melewati seleksi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Tinggal dikonfirmasi apakah mereka bersedia menjadi plt pimpinan KPK dan meninggalkan jabatannya saat ini," kata Al Muzammil Yusuf melalui pesan singkat, di Jakarta, Kamis (24/9).

Hingga yang layak menjadi calon Plt pimpinan KPK adalah Haryono Umar, dan Muhammad Jasin. Chandra M Hamzah, Bibit Samad Riyanto serta Antasari Azhar tak bisa terpilih karena telah dinonaktifkan SBY.

"Tinggal dikonfirmasi apakah mereka bersedia untuk menjadi pimpinan KPK dan meninggalkan jabatannya saat ini," kata anggota FPKS ini. [*/ana]

http://inilah.com/berita/politik/2009/09/24/159177/pks-plt-pimpinan-kpk-dari-orang-kpk/

Soal Ketua MPR, Hidayat Lebih Layak?

INILAH.COM, Jakarta - Hidayat Nur Wahid dari PKS dinilai lebih layak menempati posisi ketua MPR periode 2009-2014 dibandingkan Taufik Kiemas dari PDIP. Penilaian itu dikemukakan oleh pengamat politik dari Charta Politika Indonesia, Dr Bima Arya Sugiarto.

"Saya kira ada ganjalan untuk Taufik Kiemas, salah satunya adalah rekam jejaknya kurang baik," kata Arya Bima. Penentuan figur ketua MPR, kata dia, tak cukup hanya ditentukan berdasarkan aspek senioritas dan politik akomodasi. Namun hendaknya dipertimbangkan juga berdasarkan kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak calonnya.

Aspek-aspek kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak, dinilai Arya Bima sangat penting dalam pemilihan figur ketua MPR karena berpengaruh pada kinerja lembaga yang akan dipimpinnya.

Ketua MPR, tambahnya, tidak bisa hanya sekadar senior tanpa memiliki kualifikasi kompetensi lainnya. "Ia juga harus memiliki kemampuan memimpin lembaga yang beranggotakan politisi dari belasan fraksi, bisa diterima oleh seluruh anggota koalisi parpol pemenang pemilu legislatif," katanya.

Menurut dia, figur yang bisa diterima oleh seluruh anggota koalisi parpol pemenang pemilu bisa jadi politisi yang usianya lebih muda tetapi egaliter daripada politisi yang telah senior. "Figur tersebut juga harus memiliki rekam jejak yang baik," tambahnya.

Doktor ilmu politik lulusan Australia ini mengatakan lebih baik memilih politik yang baru masuk ke parlemen tetapi sudah berbuat banyak di luar parlemen, misalnya memimpin organisasi kepemudaan atau sebuah institusi negara, daripada figur yang sudah dua periode berada di parlemen tetapi tidak berbuat apa-apa. [P1]

http://pemilu.inilah.com/berita/2009/09/19/158014/soal-ketua-mpr-hidayat-lebih-layak/

Jiwa Taqwa Lebih Peduli

Pesan Idul Fitri Presiden PKS

Tifatul mengingatkan jamaah agar generasi muda dengan tarbiyyah Islamiyyah yang mutakamilah, agar ummat tidak memahami Islam secara dangkal dan tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang sempit dan ekstrim.

PK-Sejahtera Online: Presiden PKS Tifatul Sembiring berkhutbah di lapangan PSPT Tebet Jakarta Selatan pada sholat Idul Fitri 1430 H, yang dihadiri oleh ribuan jamaah.

Dalam khutbahnya, Tifatul mengingatkan bahwa penempaan sebulan penuh Ramadhan akan mewujudkan jiwa taqwa dalam diri seorang muslim.

"Namun taqwa bukan sekedar untuk pribadi semata, namun apa manfaatnya terhadap orang lain. Jadi taqwa adalah lebih peduli," tuturnya.

Lebih lanjut Tifatul mengajak jamaah untuk lebih peduli terhadap nasib dunia dunia Islam, yaitu nasib muslim Palestina, Iraq, Afghanistan dan Ulighur. Dan yang tak kalah penting adalah nasib masyarakat korban gempa di Tasikmalaya, Garut, Bandung dan Cianjur, juga korban banjir di Mandailing Natal.

"Siapakah yang peduli dengan mereka? Dapatkah mereka berbahagia seperti yang kira rasakan saat ini?" ujar Tifatul.

Di penghujung khutbahnya Tifatul mengingatkan jamaah agar mendidik anak-anak dan generasi muda dengan pengajaran Islam yang baik, tarbiyyah Islamiyyah yang mutakamilah, agar ummat tidak memahami Islam secara dangkal dan tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang sempit dan ekstrim.

Tifatul juga mengajak agar pemimpin Islam merajut tali ukhuwah Islamiyah yang kokoh, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan dan tidak memprovokasi.

Terakhir dirinya berpesan agar setiap muslim terlibat dalam dakwah. Dakwah yang bermakna Islah yaitu perbaikan dan reformasi, yaitu dakwahi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

"Semua harus terlibat dalam reformasi bangsa ini, yang masih bergelimang dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita dukung upaya pemberantasan korupsi dan kita lawan setiap upaya pelumpuhan elemen-elemen pemberantasan korupsi," pungkasnya.

PKS Tagih Janji Koalisi Demokrat

"Jika ada anggapan yang mengatakan korupsi bukan kejahatan luar biasa, maka itu adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda reformasi," tegasnya.

VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari Partai Demokrat untuk melaksanakan kesepakatan koalisi. Kesepakatan itu adalah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam jumpa pers, Selasa 15 September 2009, PKS menemukan sejumlah indikasi upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di DPR.

Salah satu anggota Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan tanda-tanda pelemahan pemberantasan korupsi adalah wacana pencabutan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntutan.

"Selain itu, komposisi hakim ad hoc yang diserahkan kepada ketua pengadilan dan limitasi berlebihan terhadap kewenangan penyadapan KPK," kata dia kepada wartawan.

PKS, sambungnya, ingin agar komposisi hakim pengadilan tipikor tetap pada formasi saat ini, tiga hakim ad hoc dan dua hakim karir. PKS juga menilai bahwa kewenangan penyadapan dan penuntutan tetap harus diberikan kepada KPK. "Jika ada anggapan yang mengatakan korupsi bukan kejahatan luar biasa, maka itu adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda reformasi," tegasnya.

Oleh karena itu, kata dia, PKS menghimbau kepada rekan politik mereka, Demokrat, untuk mempertimbangkan produk akhir dari RUU Pengadilan Tipikor agar tidak keluar dari agenda reformasi yang menjadi platform bersama koalisi. "Semoga himbauan ini didengar presiden."



Sumber: vivanews

PKS Tidak Ingin KPK Dimandulkan

Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta semua pihak baik legislatif, eksekutif dan seluruh elemen bangsa, agar tidak memandulkan peran KPK.

PK-Sejahtera Online: 'Kita masih sangat membutuhkan peran KPK. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh KPK sudah cukup baik membuat orang jera melakukan korupsi, korupsi harus diberantas karena ini mental yang tidak terpuji', ujarnya. 'Korupsi adalah musuh kemanusiaan karena kekayaan negara dicuri dan tidak bisa didistribusikan secara merata untuk rakyat'.

Tifatul mengingatkan, Sebelum KPK dibentuk dahulu, kita bahkan mendatangkan pihak-pihak ahli korupsi dari negara lain dan belajar dari mereka seperti dalam kasus korupsi di Hongkong misalnya yang sukses meminimalisir korupsi yang merajalela di lembaga kepolisian Hongkong.
Dalam kurun waktu 15 tahun mereka berhasil mengatasinya.
'Adalah merupakan tekad kita bersama untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dahulu losses APBN mencapai 30% setiap tahun, sekarang angka tersebut mulai menurun. Ada perubahan sikap mental dari aparat', tegasnya. Jadi eksistensi KPK dan Pengadilan TIPIKOR harus tetap di 'lanjutkan'.

PKS menolak pengurangan kewenangan-kewenangan KPK, ini sama saja mempreteli dan memandulkan KPK. Peran penuntutan tetap bisa dipertahankan, hakim ad hoc dan bahkan penyadapan sesuai prosedur masih dibolehkan.

Tifatul bahkan mengusulkan agar kewenangan KPK ditambah. Seperti mengeluarkan SP3.

'Jangan mentang-mentang temannya ditangkap KPK lantas lembaga KPKnya mau diberangus. Kalau UU TIPIKOR ini berlarut-larut dan melewati batas waktu, PKS menghimbau Presiden SBY untuk mengeluarkan PERPPU TIPIKOR. Sebab jika KPK sukses maka citra pemerintah dimata rakyat pasti akan semakin positif', pungkas Tifatul.

SBY Minta Nama, PKS Beri

PKS memiliki beberapa nama-nama calon.

VIVAnews - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mulai menyusun kabinet setelah 1 Oktober mendatang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyiapkan nama calon sebanyak-banyak.

"Ada beberapa sesuai permintaan. Kalau diminta sepuluh nama, kami kasih sepuluh," kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Minggu, 13 September 2009 malam.
Menurut Mabruri, PKS memiliki beberapa nama-nama calon menteri yang sudah disiapkan. Jadi, SBY-Boediono sebagai pemenang Pemilu Presiden tidak perlu khawatir akan 'kekurangan stok' calon menteri dari PKS. "Stok kami banyak," ujar dia.

Apakah tidak khawatir dengan masuknya Golkar dan PDIP? "Artinya, kemarin-kemarin itu baru komunikasi saja. Pak SBY itu finalnya seperti itu, yakni akan mengakomodir sebesar-besarnya partai koalisi," ujar dia.

Kendati demikian, PKS akan tetap menunggu sampai 1 Oktober 2009. Atau bertepatan dengan dimulainya penyusunan struktur kabinet oleh SBY dan Boediono.

Sebelumnya, SBY menegaskan kebersamaan dengan partai koalisi salah satunya akan diwujudkan dalam kursi di kabinet.

"Pertama jelas, kebersamaan di DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, kebersamaan di kabinet. Baik pusat maupun pemerintahan daerah," ujar SBY yang disambut antusias peserta yang hadir.

Tifatul Sembiring Buka Puasa Bersama 300 Korban Gempa Tasikmalaya

Meski hanya beralaskan tikar dan beratap terpal, senyum tawa sumringah terpancar dari ratusan ibu-ibu dan anak kecil yang sedang menikmati santapan buka puasa.

Jakarta - Presiden PKS Tifatul Sembiring mengunjungi korban gempa Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Tifatul menyempatkan diri berbuka puasa bersama 300 korban bencana alam yang terjadi 2 September lalu.

Meski hanya beralaskan tikar dan beratap terpal, senyum tawa sumringah terpancar dari ratusan ibu-ibu dan anak kecil yang sedang menikmati santapan buka puasa.

"Dalam situasi bagaimanapun kita tetap beribadah pada Allah SWT. Nasihat saya, adik-adik tetap belajar dan mengaji dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih bagus lagi. Amin," kata Tifatul.

Hal itu disampaikannya saat menyapa warga Desa Jaya Pura, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengaku prihatin atas musibah yang menimpa warga Tasikmalaya. Tifatul meminta warga untuk bersabar, terlebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan.

"Umat Islam bagaikan satu tubuh, kami merasakan bahwa saudara kami sedang kesusahan maka kami juga merasakan hal yang sama," ujar Tifatul.

Presiden PKS keempat itu menyusuri pemukiman warga untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang dialami warga. Dalam kesempatan itu PKS memberikan bantuan, di antaranya sejumlah paket sembako sebanyak 2 mobil boks, 32 Kg buah kurma, pakaian layak pakai, dan uang tunai Rp 500 Juta.

(mpr/sho)


Sumber: DetikCom

Tifatul: Menteri SBY 33 Orang, 17 dari Parpol & 16 Profesional

Tifatul mengatakan, calon yang profesional sekali tidak ada pada kepemimpinan tahun 2004-2009.

Jakarta - Capres terpilih Soesilo Bambang Yudhoyono masih enggan 'membocorkan' komposisi kabinet di masa kepemimpinan tahun 2009-2014. Namun, disebut sebut pembantu presiden nanti berjumlah 33 kursi.

"Seluruhnya 33, SBY sebut segitu. 17 Kursi untuk partai koalisi. Sisanya profesional," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan detikcom di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengatakan, calon yang profesional sekali tidak ada pada kepemimpinan tahun 2004-2009.

Ketika ditanya PKS menginginkan berapa kursi, Tifatul tidak mejawab secara tegas. "Kita sih pengennya 20 kursi," ujarnya sambil tertawa.

Pak Tifatul jadi menteri apa? "Belum masih dibicarakan. Malah ada yang menyebut saya jadi menteri agama," kata Tifatul.

Sumber: DetikCom

FPKS: Saling Tikam Polri-KPK Jatuhkan Kredibilitas Keduanya

Jakarta - Perang dingin antar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi dengan nada prihatin oleh Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq.

"Sangat memprihatinkan. Dua institusi penegak hukum malah saling tikam," ujarnya mengomentari pemeriksaan pimpinan KPK oleh Polri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2009).

Menurut Mahfud, perang dingin yang dipertontonkan KPK dan Polri justru akan menjatuhkan kredibilitas kedua lembaga itu di mata masyarakat.

Mahfudz mengusulkan, apa yang menjadi masalah KPK dan Polri sebaiknya diselesaikan secara terbuka dan tidak dengan aksi saling baku hantam seperti yang terjadi belakangan ini.

"Janganlah saling dendam dan saling bunuh seperti ini. Selesaikan baik-baik secara terbuka," imbuhnya.

Menurut Mahfudz, perseteruan KPK dan Polri ini dipicu oleh ulah oknum tertentu di kedua lembaga tersebut yang pada akhirnya membuka celah bagi pihak lawan untuk menyerang.

"Misalnya aksi bunuh diri KPK itu karena ada anggotanya yang justru melanggar sumpah jabatan. Dan memang sudah lama terdengar oknum dalam KPK mempermainkan kasus-kasus yang ditangani KPK," ujarnya memberi contoh.

Karena itu, kata Mahfudz, ke depan proses seleksi KPK harus diperbaiki. Selain memperjelas UU-nya, yang tak kalah penting adalah figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK haruslah figur yang memiliki jejak rekam baik dan tidak ada ada money politics dalam proses pemilihannya.

"Harus diperbaiki (seleksinya), dan figurnya memiliki track record bersih," tutupnya.

Tifatul Sembiring: Wajar PKS Mendapat Ketua MPR

''Ada usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal partai koalisi. Dari PKS yang diusulkan Pak Hidayat,'' imbuhnya.

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Hidayat Nurwahid kembali menjadi Ketua MPR Periode 2009-2014. Hal itu dinilai wajar karena PKS merupakan partai kedua terbesar di dalam koalisi pendukung capres terpilih SBY-Boediono.

''Kalau Demokrat sudah dapat presiden dan ketua DPR, wajar dong kalau partai kedua terbesar dapat ketua MPR,'' ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan detikcom di Kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengatakan, sudah ada pembicaraan dua pekan lalu antara partai koalisi di Hotel Nikko, Jakarta, terkait calon ketua MPR. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh partai pendukung itu muncul sebuah usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal dari partai koalisi.

''Ada usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal partai koalisi. Dari PKS yang diusulkan Pak Hidayat,'' imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai siapa saja kandidat dari partai koalisi tersebut, Tifatul mengatakan belum ada kandidat yang resmi yang dicalonkan.'' Belum. Masing-masing punya kandidiat,'' kata Tifatul.

Hidayat: KPK-Polisi Jangan Dendam

Oleh karenanya kalau komitmen itu jelas semua pihak pasti akan melakukan segala kegiatannya sesuai dengan aturan berlaku.

INILAH.COM, Jakarta - Hubungan KPK dan kepolisian sampai saat ini masih menegang. Kedua lembaga negara ini pun diimbau agar tidak memiliki agenda balas dendam, saling mengecilkan ataupun mematikan salah satu lembaga.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9). Hidayat berharap KPK dan kepolisian dapat dengan tulus menegakan hukum dan memberantas pelaku korupsi.

"Oleh karenanya kalau komitmen itu jelas semua pihak pasti akan melakukan segala kegiatannya sesuai dengan aturan berlaku. Jika pimpinan KPK dipangil kepolisian tentunya KPK tidak keberatan untuk memenuhi undangan asalkan pemanggilan tersebut sesuai dengan pemangilan bagi pejabat-pejabat negara," ujarnya.

Sejak kasus Ketua KPK non aktif Antasary Azhari di ungkap oleh pihak kepolisian, maka kondisi KPK dan kepolisian tidak kondusif. Terlebih saat kasus Antasari ini melebar dan sempat menyeret 2 nama pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi PT Masaro. Istilah Cicak dan Buaya pun muncul menggambarkan ketegangan antar dua lembaga penegak hukum itu. [win/mut]

Sedikit dari Banyaknya Bukti Kekayaan Sahabat

Kekayaan Umar bin Khattab ra
• Mewariskan 70.000 properti (ladang pertanian) seharga @ 160juta (total Rp 11,2 Triliun)
• Cash flow per bulan dari properti = 70.000 x 40 jt = 2,8 Triliun/ tahun atau 233 Miliar/bulan.
• Simpanan = hutang dalam bentuk cash

Kekayaan Utsman bin ‘Affan ra
• Simpanan uang = 151 ribu dinar plus seribu dirham
• Mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaibar
• Beberapa sumur senilai 200 ribu dinar (Rp 240 M)

Kekayaan Zubair bin Awwam ra
• 50 ribu dinar
• 1000 ekor kuda perang
• 1000 orang budak

Kekayaan Amr bin Al-Ash ra
• 300 ribu dinar

Kekayaan Abdurrahman bin Auf ra
• Melebihi seluruh kekayaan sahabat!!
• Dalam satu kali duduk, pada masa Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf berinfaq sebesar 64 Milyar (40 ribu dinar)

Bukan hanya sahabat utama yang kaya, namun juga rakyatnya hidup berkecukupan

Pada masa Umar bin Khattab ra (10 tahun bertugas),
• Mu’adz bin Jabal menuturkan di Yaman sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak diberi zakat (Al-Amwal, hal 596)
• Mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau +/- 18 juta/bulan (Ash-Shinnawi, 2006)

Pada masa Umar bin Abdul Azis ra (3 tahun bertugas)
• Yahya bin Sa’id (petugas zakat) berkata, “Ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan”. (Ibnu Abdil Hakam, siroh Umar bin Abdul Azis, hal 59)
• Surat Gubernur Bashrah, “Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabbur dan sombong.” (Al-Amwal, hal 256)

Anda juga bisa kaya seperti mereka, karena sumber kekayaan kita -umat Islam- telah ada, hanya tinggal digali!

FPKS Siap Tengahi KPK-Polri

"Kita siap menjadi mediator agar KPK dan Polri bisa duduk bersama. Tapi ini bukan karena kita ingin menonjolkan diri, asal dimandatkan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

INILAH.COM, Jakarta - Saling 'serang' antara Polri dan KPK sebaiknya hanya didasarkan atas nama penegakan hukum saja, tanpa ada alasan dendam. Fraksi PKS di DPR siap menjadi penengah untuk menyelesaikan adu 'kekuatan' antara Buaya dan Cicak ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Soeripto kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (10/9). Soeripto mengatakan, pihaknya siap menengahi kedua lembaga negara ini bila memang mendapat restu dari Komisi III DPR.

"Kita siap menjadi mediator agar KPK dan Polri bisa duduk bersama. Tapi ini bukan karena kita ingin menonjolkan diri, asal dimandatkan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Menurut Soeripto, dari kaca mata hukum, siapa yang melanggar hukum baik dari Polri atau pun KPK harus tetap diselesaikan secara hukum. Kedua lembaga ini, bila sudah berurusan dengan hukum tidak ada lagi yang bisa menyebut mana yang Buaya dan mana yang Cicak. Karena semua sama kedudukannya di mata hukum.

"KPK harus gentle hadapi pemeriksaan soal kasus PT Masaro itu. Polri sendiri juga harus fair bila memang ada oknum yang terlibat dalam kasus Bank Century itu," ungkapnya.

Sebelumnya, saat KPK tengah menkaji dugaan korupsi dalam kasus Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun, tiba-tiba Polri mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK dan 4 pejabat KPK soal dugaan suap di internal KPK. Lalu, KPK sempat tidak menggubris surat pemanggilan itu karena dianggap tidak jelas.

Kini seorang pimpinan KPK sudah ditetapkan Polri sebagai tersangka dalam kasus itu. Mengetahui hal itu, KPK tidak tinggal diam. KPK menyatakan akan mengkaji keterlibatan oknum Polri berinisial SD terkait dua surat yang memuluskan upaya pencairan dana US$ 18 Juta milik Boedi Sampoerna di Bank Century.

Kedua surat yang ditandatangani SD itu menjelaskan bahwa dana deposito PT Lancar Sampoerna Bestari di Bank Century sudah tidak bermasalah lagi. Dikabarkan, oknum Polri itu menerima imbalan sebesar Rp 10 miliar. [mut]

PKS Dorong Audit Dana Talangan Bank Century

VIVAnews – DPP Partai Keadilan Sejahtera mendorong kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun segera dibuka secara transparan oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan.

“Yang jelas, mesti dilakukan audit lebih dulu. Hasil audit nanti itulah yang akan jadi dasar hukum,” kata Mabruri, juru bicara DPP PKS, Rabu 9 September 2009.

Dengan demikian, kata Mabruri, kasus dana talangan Bank Century menjadi jelas dan tidak ada lagi spekulasi di ranah publik.

Menurut Mabruri dari hasil audit itu kelak publik mengetahui apakah memang telah terjadi kesalahan, misalnya kesalahan prosedural.

Jika terbukti ada kesalahan prosedural, katanya, mesti ditelusuri lagi, apakah kesalahan dalam kebijakannya ataukah penggelembungan dana talangan itu.

Tapi, PKS tidak ingin berandai-andai tentang siapa yang akan bersalah dalam kasus itu, melainkan menunggu hasil audit yang dilakukan lembaga BPK.

“Setelah itu, kami akan memberikan sikap,” katanya.

http://politik.vivanews.com/news/read/89083-pks_dorong_audit_dana_talangan_bank_century

Hidayat: PKS Berhak Isi Posisi Ketua MPR

VIVAnews - Meskipun Sekjen PKS Anis Matta telah mengungkapkan sikap resmi partainya untuk mencalonkan kembali Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR periode mendatang, namun Hidayat sendiri hingga saat ini tampak enggan menanggapi pencalonannya tersebut. "Saya akan jawab nanti, setelah dilantik menjadi anggota MPR baru pada tanggal 1 Oktober 2009," ujar Hidayat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Hidayat mengatakan, bila PKS mengajukan dirinya sebagai calon Ketua MPR 2009-2014, maka hal itu adalah keputusan partai, bukan keputusan pribadi. "Partailah yang akan mengkomunikasikannya, bukan saya sebagai pribadi," jelas Hidayat yang terpilih kembali sebagai anggota DPR lima tahun mendatang.

Mantan presiden PKS ini menegaskan, pertimbangan dirinya untuk menjadi Ketua MPR atau tidak, bukanlah karena faktor ingin atau tidak menginginkan jabatan tersebut, tapi demi mengemban amanah partai. "Saya selalu menjalankan amanah yang dibebankan kepada saya secara maksimal," ujar Hidayat menekankan.

Oleh karena itu, kali ini pun Hidayat meminta diberi keleluasaan untuk menjalankan amanahnya sebagai Ketua MPR 2004-2009 sampai tuntas, tanpa diganggu oleh kabar pencalonan kembali dirinya pada periode 2009-2014.

Secara prinsip, lanjut Hidayat, dirinya saat ini ingin terlebih dahulu berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas MPR di akhir periodenya. "Biarlah saya fokus untuk menghabiskan masa jabatan saya dengan sebaik-baiknya," tutur Hidayat.

Namun Hidayat meyakini bahwa keputusan PKS untuk mencalonkan dirinya untuk yang kedua kalinya, telah didasarkan atas pertimbangan yang matang. "Saya baru akan memberikan jawaban konkrit setelah saya menyelesaikan semua tugas-tugas saya pada tanggal 30 September 2009," kata Hidayat.

Terkait dengan kemungkinan kompetisi ketat antara dirinya dengan Taufiq Kiemas dalam memperebutkan kursi Ketua MPR, Hidayat tak menganggap hal tersebut sebagai beban. "Saya tegaskan, siapapun boleh maju menjadi Ketua MPR," kata Hidayat. Ia mempersilahkan PDIP mencalonkan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR mendatang. "Tapi, PKS juga berhak untuk mencalonkan kadernya," kata Hidayat.

http://politik.vivanews.com/news/read/89100-hidayat__pks_berhak_isi_posisi_ketua_mpr

Hidayat: Pelantikan DPR Terlalu Mewah

KPU menganggarkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2009.

INILAH.COM, Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengimbau agar proses pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang diselenggarakan secara sederhana guna menghemat keuangan negara.

"Anggaran yang telah dialokasikan KPU tidak harus dihabiskan seluruhnya," kata Hidayat di Jakarta, Senin (7/9).

Hidayat berharap, KPU, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, DPD, dan MPR, bisa mempertimbangkan betul kondisi keuangan negara yang terbatas, serta kondisi masyarakat terutama di Jawa Barat yang masih dilanda bencana alam.

Ditegaskannya, substansi pelantikan anggota DPR bukan pada kemewahannya, tetapi komitmennya untuk betul-betul menjadi wakil rakyat, menjadi wakil daerah, serta mewujudkan janji-janjinya pada saat kampanye pemilu legislatif lalu.

Persoalan alat-alat kelengkapan seperti tas, pin, dan sebagainya, kata dia, itu adalah persoalan artifisial yang tidak terlalu prinsip. "Kalau bisa secara sederhana kenapa harus mewah," ujarnya.

Menurut dia, pelantikan anggota DPR prinsipnya diselenggarakan secara wajar dan proporsional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setiyadi, mengatakan, KPU menganggarkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2009.

Menuut Suripto , anggaran tersebut di antaranya untuk membiayai penginapan, transportasi pulang dan pergi ke Jakarta, uang saku, perlengkapan seperti tas, dan seragam bagi panitia.

Anggota DPR dan DPD yang akan dilantik, diundang ke Jakarta sejak 28 September hingga 1 Oktober yang menjadi tanggungan KPU. "Dari total dana pelantikan Rp 11 miliar, alokasi terbesar untuk transportasi, hotel, uang saku," katanya.

Dikatakan Suripto, pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih merupakan salah satu tahapan pemilu yang harus diselenggarakan KPU sesuai amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

"Anggaran KPU untuk pelantikan anggota DPR dan DPD diusulkan KPU dan telah disetujui Departemen Keuangan dan DPR," jelasnya.

Dari Rp11 miliar untuk pelaksanaan pelantikan anggota DPR dan DPD, sebesar Rp 2,87 miliar untuk biaya akomodasi, konsumsi, dan hotel, pengadaan tas Rp 115,5 juta, penyediaan jasa kendaraan bus AC dan ambulans Rp 251,9 juta, penyediaan jasa, jaket, baju batik, dan hem Rp 149,9 juta, serta uang saku Rp 2 juta per orang. [*/bar]

http://inilah.com/berita/politik/2009/09/08/152854/hidayat-pelantikan-dpr-terlalu-mewah/

Communition Fun Training: Membentuk Politisi yang Cemerlang

Semoga pelatihan ini membuat perempuan politisi PKS semakin cemerlang dan memberikan konstribusi terbaiknya untuk dakwah dan bangsa
PK-Sejahtera Online: Jakarta—Sekitar tigapuluh orang perempuan politisi PKS mengikuti pelatihan komunikasi ‘Communication Fun Training’ yang dipandu oleh Tim ZaeHanan, Trainer dengan keahlian public speaking Hypnospeech & Gromming, Kamis,(3 /9) di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta.

Dalam suasana pelatihan yang akrab, Gaya mengajar seorang Zae Hanan yang akrab, luwes,dan diselingi oleh lelucon-lelucon ringan membuat seluruh peserta merasakan nuansa yang cair. Karena itu, proses pelatihan yang berlangsung selama satu hari penuh itu menjadi lebih mengena dan sangat berkesan.

Tim Zae Hanan, mengajarkan kepada peserta yang terdiri dari fungsionaris, anggota legislatif, dan istri pejabat publik tersebut, berbagai macam strategi berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan media massa. Peserta diajak berhadapan dengan kondisi nyata yang umumnya terjadinya dalam dunia politik.

Selain itu, Zae Hanan pun mengajarkan tentang pentingnya melatih otak agar menjadi cemerlang dengan beberapa model. Misalnya, bagaimana mengingat 50 kosa-kata dalam waktu yang singkatdengan dipecah menjadi 5 bagian.

Selain Zae Hanan, tampil juga sebagai pembicara ibu Chyntia, pakar grooming dan Etika dari Sekolah Kepribadian, John Robert Power. Di awal sesinya, Chyntia membuka forum tanya jawab seputar etika. Dalam ceramahnya, Chyntia mengajarkan peserta cara berdiri, duduk, maupun bersalaman. Setelah itu, mantan penata rias dari Marta Tilaar ini, memberikan masukan pada setiap gaya berpakaian dari seluruh peserta.(NHA)

Hidayat: DPR atau Menteri, Pilih Satu!

INILAH.COM, Jakarta - Para menteri-menteri yang lolos ke Senayan sebaiknya segera menentukan sikap. Sebagai seorang pemimpin sebaiknya, para menteri itu tegas memilih.

"Segera pilih satu diantara dua, sesuai dengan hati nurani dan keputusan partai," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Hidayat, para menteri lain sebaiknya mengikuti jejak Menpora Adhyaksa Dault. Adyaksa menurutnya berani ambil sikap dengan memutuskan meninggalkan kursi di DPR. "Seperti Adhyaksa Dault dari PKS melepas DPR dan itu pilihan beliau," imbuhnya.

Ia yakin, apapun keputusannya para menteri memahami segala konsekuensinya ke depan. Menjadi anggota DPR atau menteri di kabinet semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang.

"Untung ruginya sudah dipikirkan pastinya. Konsekuensinya kalau milih anggota kabinet berarti tidak jadi angota DPR," imbuhnya.

Hidayat juga menambahkan para menteri itu harus mengambil sikap dari tenggat waktu yang telah ditentukan KPU yakni pada 9 September. Meski sedikit dilematis, namun, ia yakin para menteri itu memilih dengan hati nurani. [ikl/jib]

http://inilah.com/berita/politik/2009/09/07/152733/hidayat-dpr-atau-menteri-pilih-satu/

Hidayat: Indonesia Sulit Patenkan Karya Seni

INILAH.COM, Jakarta - Mudahnya Malaysia mengklaim berbagai budaya, tidak terlepas dari sulitnya Indonesia mematenkan hak ciptanya. Oleh karena itu, proses mematenkan budaya atau karya seni haruslah dipermudah.

"Kadang-kadang permasalahan terjadi pada saat pematenan, maka birokrasi harus betul-betul memudahkan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki warga bangsa Indonesia," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid, di kantornya gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut anggota Majelis Syuro PKS ini, persoalan hak paten merupakan permasalahan yang kronis. Karena begitu banyak kekayaan Indonesia yang tiba-tiba dibajak pihak luar negeri, hanya karena Indonesia sering terlambat soal mematenkan budayanya.

Namun, Hidayat tidak setuju jika hanya karena masalah pembajakan budaya, Indonesia harus mengambil langkah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Memutuskan hubungan diplomatik, tutur dia, bukan sesuatu yang sederhana, karena dampak-dampaknya harus dipikirkan dengan serius.

"Kalau antara Indonesia dan Malaysia jadi posisi konflik apalagi sampai putus hubungan, apa lagi perang saya khawatir kita terjebak pada permainan pihak ketiga manapun yang tidak menginginkan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang kuat," terangnya.

Ketimbang putus hubungan, lanjut Hidayat, lebih baik Indonesia dan Malaysia melakukan delegasi tingkat tinggi. Agar pihak Malaysia sadar dan tidak ingin mengulangi perilaku yang kurang bersahabat dengan Indonesia.

"Saya masih berkeyakinan sebenarnya mereka masih menginginkan bertetangga baik dengan Indonesia, karenanya kesadaran itu harus direalisasikan dengan konkret jangan meminta Indonesia memahami malaysia tetapi Malaysia masih mengulangi prilaku yang tidak bersahabat semacam itu," tegasnya.

Karena itu, dijelaskan dia, delegasi tinggkat tinggi ini penting untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama dan berkomitmen tidak akan mengulangi lagi perilaku yang kurang bersahabat. [win/jib]


http://inilah.com/berita/politik/2009/09/03/150729/hidayat-indonesia-sulit-patenkan-karya-seni/

Hidayat Nur Wahid Masih Berpeluang Pimpin MPR

Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR di mana dimungkinkan lobi-lobi.

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera akan tetap berjuang mendudukkan kembali Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang itu diwujudkan dengan lobi-lobi di pleno MPR nanti.

"Kalau pimpinan DPR kan otomatis, kalau MPR diplenokan," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 3 September 2009. "Kalau pleno, masih terbuka untuk dilakukan lobi," ujarnya.

Dalam lobi itu, tentu PKS akan mengusung kembali Hidayat. Hidayat dinilai PKS sukses memimpin MPR. Laporan keuangan MPR baik dan tugasnya dijalankan dengan lancar.

PKS keberatan dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, yang menyatakan ingin menjadi Ketua MPR untuk mengamankan Pancasila. Menurut PKS, pernyataan itu seolah-olah menuduh Ketua MPR sekarang tidak mengamankan Pancasila. "Jangan main tuduh saja," ujar Mabruri.

Selama Hidayat memimpin, MPR berulang kali menggelar acara sosialisasi konstitusi dan Pancasila dalam berbagai kegiatan seperti Cerdas Cermat Konstitusi untuk siswa sekolah. Karena itu, pernyataan kubu PDIP dinilai Mabruri tidak pada tempatnya.

Berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan MPR terdiri dari lima orang, di mana dua dari unsur DPD dan tiga dari unsur DPR. Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR.

Anis Matta Wakil Ketua DPR dari PKS

Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

JAKARTA -- DPP PKS memutuskan Anis Matta sebagai kader yang akan ditempatkan sebagai wakil ketua DPR RI. Anis dipilih karena punya pengalaman dan bebas dari persoalan hukum.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, Anis dipilih melalui rapat BPH DPP PKS. ''Sekitar tiga pekan lalu kita putuskan,'' kata Tifatul kepada Republika, Selasa (1/9).

Dijelaskannya, Anis punya pengalaman yang luas, baik sebagai anggota DPR maupun kiprah di internal PKS. ''Pak Anis itu tiga kali menjadi sekjen PKS,'' jelasnya.

Selain itu, lanjut Tifatul, Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

Selain wakil ketua DPR, PKS bahkan sudah memutuskan formasi pimpinan dewan dan fraksi hingga ke tingkat daerah. ''Tapi, baru akan kami umumkan setelah pelantikan (anggota DPR dan DPRD),'' kata dia.

PKS: Jihad Itu Membangun Bukan Merusak

Menurut DR. Ahzami Samiun Jazuli ada dua solusi untuk dapat membuang stigma Islam identik dengan terosis, yaitu Ulamanya harus memberikan pemahaman yang benar dan utuh terkait dengan makna jihad.

PK-Sejahtera Online: Satu demi satu pejabat dan tokoh Batam masuk ke salah satu ruangan yang ada di Asrama Haji, Batam Centre. Tak lama setelah jarum jam meninggalkan pukul 17.00, lebih dari seribu orang sudah memadati kegiatan Ifthar Jama’i (Buka Puasa Bersama) yang digelar oleh DPD PKS Kota Batam pada Ahad (30/8)

DR. Ahzami Samiun Jazuli dalam ceramah agamanya mengatakan, inti dari puasa adalah melakukan upaya penyucian diri. Anggota Dewan Syariah DPP PKS ini menjelaskan seseorang yang memiliki kebersihan spiritual pasti secara otomatis memiliki nurani yang peka sehingga mampu mengejawantahkan dalam menebar kepedulian

“Spiritualitas yang bersih merupakan pintu untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya”, terang peraih gelar Doktor (Ph.D) dari salah satu Universitas di Saudi Arabia ini

Isu terorisme yang dilekatkan ke Islam juga tidak lepas disorot oleh Ahzami. Menurutnya ada dua solusi untuk dapat membuang stigma Islam identik dengan terosis, yaitu Ulamanya harus memberikan pemahaman yang benar dan utuh terkait dengan makna jihad. “Jihad itu membangun bukan merusak. Jihad itu menyatukan bukan mencerai beraikan”, urainya mengingatkan

Kedua, para pemimpinnya, baik dari presiden, polisi dan lainnya jangan mudah diintervensi ole pihak asing. Ahzami mensinyalir stigmasisasi Islam adalah teroris merupakan rancangan musuh-musuh Islam dengan maksud agar umat Islam sendiri tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasululullah.

“Masak hanya karena berjenggot dituduh teroris? Padahal memelihara jenggot adalah anjuran Rasulullah”, tutupnya di hadapan Ketua DPD PKS Kota Batam Riky Indrakari dan Ketua DPW PKS Kepri, Wildan Hadi Purnama serta peggurus lainnya,.

Ahmad Dahlan dan Ria Saptarika sebagai Walikota dan Wakil Walikota yang juga hadir bersamaan pada acara yang bertemakan “Menggugah Nurani, Menebar Peduli, Lahirkan Pemimpin Sejati” ini pun khusyuk mendengarkan taushiyah dari Dosen Pasca Sarjana UIN Sahid Jakarta ini (isy)

PKS Potong 50 Persen Gaji Anggota Dewan

Jakarta, RMOL. Mengklaim butuh dana operasional yang besar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan sistem penggajian progresif dengan memotong 50 persen gaji anggota DPRD untuk masuk dalam kas partai.

Menurut Sekretaris DPW PKS Sumatera Barat, Mochlasin, sistem penggajian anggota dewan di PKS sama di seluruh Indonesia dan sudah diatur dengan Surat Keputusan Presiden PKS No 5/2005. Di antaranya untuk range gaji 0-Rp 2 juta dipotong 20 persen, Rp 2 juta- Rp 4 juta potongannya 35 persen, Rp 4 juta sampai Rp10 juta 45 persen dan di atas Rp 10 juta pemotongannya 70 persen.

“Namun sudah dikeluarkan tunjangan istri empat persen dari jumlah total dan dua persen dari total untuk tunjangan anak. PKS kan partai dakwah. Jadi setiap saat ada kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan sosial, dan kunjungan ke daerah. Waktu tsunami Aceh misalnya satu bulan gaji anggota dewan se-Indonesia dari PKS disumbangkan untuk bantuan bencana. Semuanya sudah paham. Sebab di PKS tidak ada kader dadakan,” kata Mochlasin sebagaimana dilansir JPNN (Selasa, 01/9).

Mochlasin juga mengaku, sebelumnya, setiap bulan ada 20 proposal yang masuk. Namun mekanisme penanganan proposal dilakukan staf fraksi. PKS hanya membantu kegiatan yang memiliki kesamaan visi dengan partai. [yan]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2009/09/02/10423/PKS-Potong-50-Persen-Gaji-Anggota-Dewan.