Communition Fun Training: Membentuk Politisi yang Cemerlang

Semoga pelatihan ini membuat perempuan politisi PKS semakin cemerlang dan memberikan konstribusi terbaiknya untuk dakwah dan bangsa
PK-Sejahtera Online: Jakarta—Sekitar tigapuluh orang perempuan politisi PKS mengikuti pelatihan komunikasi ‘Communication Fun Training’ yang dipandu oleh Tim ZaeHanan, Trainer dengan keahlian public speaking Hypnospeech & Gromming, Kamis,(3 /9) di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta.

Dalam suasana pelatihan yang akrab, Gaya mengajar seorang Zae Hanan yang akrab, luwes,dan diselingi oleh lelucon-lelucon ringan membuat seluruh peserta merasakan nuansa yang cair. Karena itu, proses pelatihan yang berlangsung selama satu hari penuh itu menjadi lebih mengena dan sangat berkesan.

Tim Zae Hanan, mengajarkan kepada peserta yang terdiri dari fungsionaris, anggota legislatif, dan istri pejabat publik tersebut, berbagai macam strategi berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan media massa. Peserta diajak berhadapan dengan kondisi nyata yang umumnya terjadinya dalam dunia politik.

Selain itu, Zae Hanan pun mengajarkan tentang pentingnya melatih otak agar menjadi cemerlang dengan beberapa model. Misalnya, bagaimana mengingat 50 kosa-kata dalam waktu yang singkatdengan dipecah menjadi 5 bagian.

Selain Zae Hanan, tampil juga sebagai pembicara ibu Chyntia, pakar grooming dan Etika dari Sekolah Kepribadian, John Robert Power. Di awal sesinya, Chyntia membuka forum tanya jawab seputar etika. Dalam ceramahnya, Chyntia mengajarkan peserta cara berdiri, duduk, maupun bersalaman. Setelah itu, mantan penata rias dari Marta Tilaar ini, memberikan masukan pada setiap gaya berpakaian dari seluruh peserta.(NHA)

Hidayat: DPR atau Menteri, Pilih Satu!

INILAH.COM, Jakarta - Para menteri-menteri yang lolos ke Senayan sebaiknya segera menentukan sikap. Sebagai seorang pemimpin sebaiknya, para menteri itu tegas memilih.

"Segera pilih satu diantara dua, sesuai dengan hati nurani dan keputusan partai," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Hidayat, para menteri lain sebaiknya mengikuti jejak Menpora Adhyaksa Dault. Adyaksa menurutnya berani ambil sikap dengan memutuskan meninggalkan kursi di DPR. "Seperti Adhyaksa Dault dari PKS melepas DPR dan itu pilihan beliau," imbuhnya.

Ia yakin, apapun keputusannya para menteri memahami segala konsekuensinya ke depan. Menjadi anggota DPR atau menteri di kabinet semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang.

"Untung ruginya sudah dipikirkan pastinya. Konsekuensinya kalau milih anggota kabinet berarti tidak jadi angota DPR," imbuhnya.

Hidayat juga menambahkan para menteri itu harus mengambil sikap dari tenggat waktu yang telah ditentukan KPU yakni pada 9 September. Meski sedikit dilematis, namun, ia yakin para menteri itu memilih dengan hati nurani. [ikl/jib]

http://inilah.com/berita/politik/2009/09/07/152733/hidayat-dpr-atau-menteri-pilih-satu/

Hidayat: Indonesia Sulit Patenkan Karya Seni

INILAH.COM, Jakarta - Mudahnya Malaysia mengklaim berbagai budaya, tidak terlepas dari sulitnya Indonesia mematenkan hak ciptanya. Oleh karena itu, proses mematenkan budaya atau karya seni haruslah dipermudah.

"Kadang-kadang permasalahan terjadi pada saat pematenan, maka birokrasi harus betul-betul memudahkan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki warga bangsa Indonesia," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid, di kantornya gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut anggota Majelis Syuro PKS ini, persoalan hak paten merupakan permasalahan yang kronis. Karena begitu banyak kekayaan Indonesia yang tiba-tiba dibajak pihak luar negeri, hanya karena Indonesia sering terlambat soal mematenkan budayanya.

Namun, Hidayat tidak setuju jika hanya karena masalah pembajakan budaya, Indonesia harus mengambil langkah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Memutuskan hubungan diplomatik, tutur dia, bukan sesuatu yang sederhana, karena dampak-dampaknya harus dipikirkan dengan serius.

"Kalau antara Indonesia dan Malaysia jadi posisi konflik apalagi sampai putus hubungan, apa lagi perang saya khawatir kita terjebak pada permainan pihak ketiga manapun yang tidak menginginkan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang kuat," terangnya.

Ketimbang putus hubungan, lanjut Hidayat, lebih baik Indonesia dan Malaysia melakukan delegasi tingkat tinggi. Agar pihak Malaysia sadar dan tidak ingin mengulangi perilaku yang kurang bersahabat dengan Indonesia.

"Saya masih berkeyakinan sebenarnya mereka masih menginginkan bertetangga baik dengan Indonesia, karenanya kesadaran itu harus direalisasikan dengan konkret jangan meminta Indonesia memahami malaysia tetapi Malaysia masih mengulangi prilaku yang tidak bersahabat semacam itu," tegasnya.

Karena itu, dijelaskan dia, delegasi tinggkat tinggi ini penting untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama dan berkomitmen tidak akan mengulangi lagi perilaku yang kurang bersahabat. [win/jib]


http://inilah.com/berita/politik/2009/09/03/150729/hidayat-indonesia-sulit-patenkan-karya-seni/

Hidayat Nur Wahid Masih Berpeluang Pimpin MPR

Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR di mana dimungkinkan lobi-lobi.

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera akan tetap berjuang mendudukkan kembali Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang itu diwujudkan dengan lobi-lobi di pleno MPR nanti.

"Kalau pimpinan DPR kan otomatis, kalau MPR diplenokan," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 3 September 2009. "Kalau pleno, masih terbuka untuk dilakukan lobi," ujarnya.

Dalam lobi itu, tentu PKS akan mengusung kembali Hidayat. Hidayat dinilai PKS sukses memimpin MPR. Laporan keuangan MPR baik dan tugasnya dijalankan dengan lancar.

PKS keberatan dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, yang menyatakan ingin menjadi Ketua MPR untuk mengamankan Pancasila. Menurut PKS, pernyataan itu seolah-olah menuduh Ketua MPR sekarang tidak mengamankan Pancasila. "Jangan main tuduh saja," ujar Mabruri.

Selama Hidayat memimpin, MPR berulang kali menggelar acara sosialisasi konstitusi dan Pancasila dalam berbagai kegiatan seperti Cerdas Cermat Konstitusi untuk siswa sekolah. Karena itu, pernyataan kubu PDIP dinilai Mabruri tidak pada tempatnya.

Berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan MPR terdiri dari lima orang, di mana dua dari unsur DPD dan tiga dari unsur DPR. Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR.

Anis Matta Wakil Ketua DPR dari PKS

Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

JAKARTA -- DPP PKS memutuskan Anis Matta sebagai kader yang akan ditempatkan sebagai wakil ketua DPR RI. Anis dipilih karena punya pengalaman dan bebas dari persoalan hukum.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, Anis dipilih melalui rapat BPH DPP PKS. ''Sekitar tiga pekan lalu kita putuskan,'' kata Tifatul kepada Republika, Selasa (1/9).

Dijelaskannya, Anis punya pengalaman yang luas, baik sebagai anggota DPR maupun kiprah di internal PKS. ''Pak Anis itu tiga kali menjadi sekjen PKS,'' jelasnya.

Selain itu, lanjut Tifatul, Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

Selain wakil ketua DPR, PKS bahkan sudah memutuskan formasi pimpinan dewan dan fraksi hingga ke tingkat daerah. ''Tapi, baru akan kami umumkan setelah pelantikan (anggota DPR dan DPRD),'' kata dia.

PKS: Jihad Itu Membangun Bukan Merusak

Menurut DR. Ahzami Samiun Jazuli ada dua solusi untuk dapat membuang stigma Islam identik dengan terosis, yaitu Ulamanya harus memberikan pemahaman yang benar dan utuh terkait dengan makna jihad.

PK-Sejahtera Online: Satu demi satu pejabat dan tokoh Batam masuk ke salah satu ruangan yang ada di Asrama Haji, Batam Centre. Tak lama setelah jarum jam meninggalkan pukul 17.00, lebih dari seribu orang sudah memadati kegiatan Ifthar Jama’i (Buka Puasa Bersama) yang digelar oleh DPD PKS Kota Batam pada Ahad (30/8)

DR. Ahzami Samiun Jazuli dalam ceramah agamanya mengatakan, inti dari puasa adalah melakukan upaya penyucian diri. Anggota Dewan Syariah DPP PKS ini menjelaskan seseorang yang memiliki kebersihan spiritual pasti secara otomatis memiliki nurani yang peka sehingga mampu mengejawantahkan dalam menebar kepedulian

“Spiritualitas yang bersih merupakan pintu untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya”, terang peraih gelar Doktor (Ph.D) dari salah satu Universitas di Saudi Arabia ini

Isu terorisme yang dilekatkan ke Islam juga tidak lepas disorot oleh Ahzami. Menurutnya ada dua solusi untuk dapat membuang stigma Islam identik dengan terosis, yaitu Ulamanya harus memberikan pemahaman yang benar dan utuh terkait dengan makna jihad. “Jihad itu membangun bukan merusak. Jihad itu menyatukan bukan mencerai beraikan”, urainya mengingatkan

Kedua, para pemimpinnya, baik dari presiden, polisi dan lainnya jangan mudah diintervensi ole pihak asing. Ahzami mensinyalir stigmasisasi Islam adalah teroris merupakan rancangan musuh-musuh Islam dengan maksud agar umat Islam sendiri tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasululullah.

“Masak hanya karena berjenggot dituduh teroris? Padahal memelihara jenggot adalah anjuran Rasulullah”, tutupnya di hadapan Ketua DPD PKS Kota Batam Riky Indrakari dan Ketua DPW PKS Kepri, Wildan Hadi Purnama serta peggurus lainnya,.

Ahmad Dahlan dan Ria Saptarika sebagai Walikota dan Wakil Walikota yang juga hadir bersamaan pada acara yang bertemakan “Menggugah Nurani, Menebar Peduli, Lahirkan Pemimpin Sejati” ini pun khusyuk mendengarkan taushiyah dari Dosen Pasca Sarjana UIN Sahid Jakarta ini (isy)

PKS Potong 50 Persen Gaji Anggota Dewan

Jakarta, RMOL. Mengklaim butuh dana operasional yang besar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan sistem penggajian progresif dengan memotong 50 persen gaji anggota DPRD untuk masuk dalam kas partai.

Menurut Sekretaris DPW PKS Sumatera Barat, Mochlasin, sistem penggajian anggota dewan di PKS sama di seluruh Indonesia dan sudah diatur dengan Surat Keputusan Presiden PKS No 5/2005. Di antaranya untuk range gaji 0-Rp 2 juta dipotong 20 persen, Rp 2 juta- Rp 4 juta potongannya 35 persen, Rp 4 juta sampai Rp10 juta 45 persen dan di atas Rp 10 juta pemotongannya 70 persen.

“Namun sudah dikeluarkan tunjangan istri empat persen dari jumlah total dan dua persen dari total untuk tunjangan anak. PKS kan partai dakwah. Jadi setiap saat ada kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan sosial, dan kunjungan ke daerah. Waktu tsunami Aceh misalnya satu bulan gaji anggota dewan se-Indonesia dari PKS disumbangkan untuk bantuan bencana. Semuanya sudah paham. Sebab di PKS tidak ada kader dadakan,” kata Mochlasin sebagaimana dilansir JPNN (Selasa, 01/9).

Mochlasin juga mengaku, sebelumnya, setiap bulan ada 20 proposal yang masuk. Namun mekanisme penanganan proposal dilakukan staf fraksi. PKS hanya membantu kegiatan yang memiliki kesamaan visi dengan partai. [yan]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2009/09/02/10423/PKS-Potong-50-Persen-Gaji-Anggota-Dewan.