Sedikit dari Banyaknya Bukti Kekayaan Sahabat

Kekayaan Umar bin Khattab ra
• Mewariskan 70.000 properti (ladang pertanian) seharga @ 160juta (total Rp 11,2 Triliun)
• Cash flow per bulan dari properti = 70.000 x 40 jt = 2,8 Triliun/ tahun atau 233 Miliar/bulan.
• Simpanan = hutang dalam bentuk cash

Kekayaan Utsman bin ‘Affan ra
• Simpanan uang = 151 ribu dinar plus seribu dirham
• Mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaibar
• Beberapa sumur senilai 200 ribu dinar (Rp 240 M)

Kekayaan Zubair bin Awwam ra
• 50 ribu dinar
• 1000 ekor kuda perang
• 1000 orang budak

Kekayaan Amr bin Al-Ash ra
• 300 ribu dinar

Kekayaan Abdurrahman bin Auf ra
• Melebihi seluruh kekayaan sahabat!!
• Dalam satu kali duduk, pada masa Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf berinfaq sebesar 64 Milyar (40 ribu dinar)

Bukan hanya sahabat utama yang kaya, namun juga rakyatnya hidup berkecukupan

Pada masa Umar bin Khattab ra (10 tahun bertugas),
• Mu’adz bin Jabal menuturkan di Yaman sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak diberi zakat (Al-Amwal, hal 596)
• Mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau +/- 18 juta/bulan (Ash-Shinnawi, 2006)

Pada masa Umar bin Abdul Azis ra (3 tahun bertugas)
• Yahya bin Sa’id (petugas zakat) berkata, “Ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Azis telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan”. (Ibnu Abdil Hakam, siroh Umar bin Abdul Azis, hal 59)
• Surat Gubernur Bashrah, “Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabbur dan sombong.” (Al-Amwal, hal 256)

Anda juga bisa kaya seperti mereka, karena sumber kekayaan kita -umat Islam- telah ada, hanya tinggal digali!

FPKS Siap Tengahi KPK-Polri

"Kita siap menjadi mediator agar KPK dan Polri bisa duduk bersama. Tapi ini bukan karena kita ingin menonjolkan diri, asal dimandatkan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

INILAH.COM, Jakarta - Saling 'serang' antara Polri dan KPK sebaiknya hanya didasarkan atas nama penegakan hukum saja, tanpa ada alasan dendam. Fraksi PKS di DPR siap menjadi penengah untuk menyelesaikan adu 'kekuatan' antara Buaya dan Cicak ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Soeripto kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (10/9). Soeripto mengatakan, pihaknya siap menengahi kedua lembaga negara ini bila memang mendapat restu dari Komisi III DPR.

"Kita siap menjadi mediator agar KPK dan Polri bisa duduk bersama. Tapi ini bukan karena kita ingin menonjolkan diri, asal dimandatkan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Menurut Soeripto, dari kaca mata hukum, siapa yang melanggar hukum baik dari Polri atau pun KPK harus tetap diselesaikan secara hukum. Kedua lembaga ini, bila sudah berurusan dengan hukum tidak ada lagi yang bisa menyebut mana yang Buaya dan mana yang Cicak. Karena semua sama kedudukannya di mata hukum.

"KPK harus gentle hadapi pemeriksaan soal kasus PT Masaro itu. Polri sendiri juga harus fair bila memang ada oknum yang terlibat dalam kasus Bank Century itu," ungkapnya.

Sebelumnya, saat KPK tengah menkaji dugaan korupsi dalam kasus Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun, tiba-tiba Polri mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK dan 4 pejabat KPK soal dugaan suap di internal KPK. Lalu, KPK sempat tidak menggubris surat pemanggilan itu karena dianggap tidak jelas.

Kini seorang pimpinan KPK sudah ditetapkan Polri sebagai tersangka dalam kasus itu. Mengetahui hal itu, KPK tidak tinggal diam. KPK menyatakan akan mengkaji keterlibatan oknum Polri berinisial SD terkait dua surat yang memuluskan upaya pencairan dana US$ 18 Juta milik Boedi Sampoerna di Bank Century.

Kedua surat yang ditandatangani SD itu menjelaskan bahwa dana deposito PT Lancar Sampoerna Bestari di Bank Century sudah tidak bermasalah lagi. Dikabarkan, oknum Polri itu menerima imbalan sebesar Rp 10 miliar. [mut]

PKS Dorong Audit Dana Talangan Bank Century

VIVAnews – DPP Partai Keadilan Sejahtera mendorong kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun segera dibuka secara transparan oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan.

“Yang jelas, mesti dilakukan audit lebih dulu. Hasil audit nanti itulah yang akan jadi dasar hukum,” kata Mabruri, juru bicara DPP PKS, Rabu 9 September 2009.

Dengan demikian, kata Mabruri, kasus dana talangan Bank Century menjadi jelas dan tidak ada lagi spekulasi di ranah publik.

Menurut Mabruri dari hasil audit itu kelak publik mengetahui apakah memang telah terjadi kesalahan, misalnya kesalahan prosedural.

Jika terbukti ada kesalahan prosedural, katanya, mesti ditelusuri lagi, apakah kesalahan dalam kebijakannya ataukah penggelembungan dana talangan itu.

Tapi, PKS tidak ingin berandai-andai tentang siapa yang akan bersalah dalam kasus itu, melainkan menunggu hasil audit yang dilakukan lembaga BPK.

“Setelah itu, kami akan memberikan sikap,” katanya.

http://politik.vivanews.com/news/read/89083-pks_dorong_audit_dana_talangan_bank_century

Hidayat: PKS Berhak Isi Posisi Ketua MPR

VIVAnews - Meskipun Sekjen PKS Anis Matta telah mengungkapkan sikap resmi partainya untuk mencalonkan kembali Hidayat Nurwahid sebagai Ketua MPR periode mendatang, namun Hidayat sendiri hingga saat ini tampak enggan menanggapi pencalonannya tersebut. "Saya akan jawab nanti, setelah dilantik menjadi anggota MPR baru pada tanggal 1 Oktober 2009," ujar Hidayat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Hidayat mengatakan, bila PKS mengajukan dirinya sebagai calon Ketua MPR 2009-2014, maka hal itu adalah keputusan partai, bukan keputusan pribadi. "Partailah yang akan mengkomunikasikannya, bukan saya sebagai pribadi," jelas Hidayat yang terpilih kembali sebagai anggota DPR lima tahun mendatang.

Mantan presiden PKS ini menegaskan, pertimbangan dirinya untuk menjadi Ketua MPR atau tidak, bukanlah karena faktor ingin atau tidak menginginkan jabatan tersebut, tapi demi mengemban amanah partai. "Saya selalu menjalankan amanah yang dibebankan kepada saya secara maksimal," ujar Hidayat menekankan.

Oleh karena itu, kali ini pun Hidayat meminta diberi keleluasaan untuk menjalankan amanahnya sebagai Ketua MPR 2004-2009 sampai tuntas, tanpa diganggu oleh kabar pencalonan kembali dirinya pada periode 2009-2014.

Secara prinsip, lanjut Hidayat, dirinya saat ini ingin terlebih dahulu berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas MPR di akhir periodenya. "Biarlah saya fokus untuk menghabiskan masa jabatan saya dengan sebaik-baiknya," tutur Hidayat.

Namun Hidayat meyakini bahwa keputusan PKS untuk mencalonkan dirinya untuk yang kedua kalinya, telah didasarkan atas pertimbangan yang matang. "Saya baru akan memberikan jawaban konkrit setelah saya menyelesaikan semua tugas-tugas saya pada tanggal 30 September 2009," kata Hidayat.

Terkait dengan kemungkinan kompetisi ketat antara dirinya dengan Taufiq Kiemas dalam memperebutkan kursi Ketua MPR, Hidayat tak menganggap hal tersebut sebagai beban. "Saya tegaskan, siapapun boleh maju menjadi Ketua MPR," kata Hidayat. Ia mempersilahkan PDIP mencalonkan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR mendatang. "Tapi, PKS juga berhak untuk mencalonkan kadernya," kata Hidayat.

http://politik.vivanews.com/news/read/89100-hidayat__pks_berhak_isi_posisi_ketua_mpr

Hidayat: Pelantikan DPR Terlalu Mewah

KPU menganggarkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2009.

INILAH.COM, Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengimbau agar proses pelantikan anggota DPR periode 2009-2014 pada 1 Oktober mendatang diselenggarakan secara sederhana guna menghemat keuangan negara.

"Anggaran yang telah dialokasikan KPU tidak harus dihabiskan seluruhnya," kata Hidayat di Jakarta, Senin (7/9).

Hidayat berharap, KPU, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, DPD, dan MPR, bisa mempertimbangkan betul kondisi keuangan negara yang terbatas, serta kondisi masyarakat terutama di Jawa Barat yang masih dilanda bencana alam.

Ditegaskannya, substansi pelantikan anggota DPR bukan pada kemewahannya, tetapi komitmennya untuk betul-betul menjadi wakil rakyat, menjadi wakil daerah, serta mewujudkan janji-janjinya pada saat kampanye pemilu legislatif lalu.

Persoalan alat-alat kelengkapan seperti tas, pin, dan sebagainya, kata dia, itu adalah persoalan artifisial yang tidak terlalu prinsip. "Kalau bisa secara sederhana kenapa harus mewah," ujarnya.

Menurut dia, pelantikan anggota DPR prinsipnya diselenggarakan secara wajar dan proporsional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setiyadi, mengatakan, KPU menganggarkan dana sekitar Rp 11 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih pada 1 Oktober 2009.

Menuut Suripto , anggaran tersebut di antaranya untuk membiayai penginapan, transportasi pulang dan pergi ke Jakarta, uang saku, perlengkapan seperti tas, dan seragam bagi panitia.

Anggota DPR dan DPD yang akan dilantik, diundang ke Jakarta sejak 28 September hingga 1 Oktober yang menjadi tanggungan KPU. "Dari total dana pelantikan Rp 11 miliar, alokasi terbesar untuk transportasi, hotel, uang saku," katanya.

Dikatakan Suripto, pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih merupakan salah satu tahapan pemilu yang harus diselenggarakan KPU sesuai amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

"Anggaran KPU untuk pelantikan anggota DPR dan DPD diusulkan KPU dan telah disetujui Departemen Keuangan dan DPR," jelasnya.

Dari Rp11 miliar untuk pelaksanaan pelantikan anggota DPR dan DPD, sebesar Rp 2,87 miliar untuk biaya akomodasi, konsumsi, dan hotel, pengadaan tas Rp 115,5 juta, penyediaan jasa kendaraan bus AC dan ambulans Rp 251,9 juta, penyediaan jasa, jaket, baju batik, dan hem Rp 149,9 juta, serta uang saku Rp 2 juta per orang. [*/bar]

http://inilah.com/berita/politik/2009/09/08/152854/hidayat-pelantikan-dpr-terlalu-mewah/

Communition Fun Training: Membentuk Politisi yang Cemerlang

Semoga pelatihan ini membuat perempuan politisi PKS semakin cemerlang dan memberikan konstribusi terbaiknya untuk dakwah dan bangsa
PK-Sejahtera Online: Jakarta—Sekitar tigapuluh orang perempuan politisi PKS mengikuti pelatihan komunikasi ‘Communication Fun Training’ yang dipandu oleh Tim ZaeHanan, Trainer dengan keahlian public speaking Hypnospeech & Gromming, Kamis,(3 /9) di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta.

Dalam suasana pelatihan yang akrab, Gaya mengajar seorang Zae Hanan yang akrab, luwes,dan diselingi oleh lelucon-lelucon ringan membuat seluruh peserta merasakan nuansa yang cair. Karena itu, proses pelatihan yang berlangsung selama satu hari penuh itu menjadi lebih mengena dan sangat berkesan.

Tim Zae Hanan, mengajarkan kepada peserta yang terdiri dari fungsionaris, anggota legislatif, dan istri pejabat publik tersebut, berbagai macam strategi berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan media massa. Peserta diajak berhadapan dengan kondisi nyata yang umumnya terjadinya dalam dunia politik.

Selain itu, Zae Hanan pun mengajarkan tentang pentingnya melatih otak agar menjadi cemerlang dengan beberapa model. Misalnya, bagaimana mengingat 50 kosa-kata dalam waktu yang singkatdengan dipecah menjadi 5 bagian.

Selain Zae Hanan, tampil juga sebagai pembicara ibu Chyntia, pakar grooming dan Etika dari Sekolah Kepribadian, John Robert Power. Di awal sesinya, Chyntia membuka forum tanya jawab seputar etika. Dalam ceramahnya, Chyntia mengajarkan peserta cara berdiri, duduk, maupun bersalaman. Setelah itu, mantan penata rias dari Marta Tilaar ini, memberikan masukan pada setiap gaya berpakaian dari seluruh peserta.(NHA)

Hidayat: DPR atau Menteri, Pilih Satu!

INILAH.COM, Jakarta - Para menteri-menteri yang lolos ke Senayan sebaiknya segera menentukan sikap. Sebagai seorang pemimpin sebaiknya, para menteri itu tegas memilih.

"Segera pilih satu diantara dua, sesuai dengan hati nurani dan keputusan partai," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Hidayat, para menteri lain sebaiknya mengikuti jejak Menpora Adhyaksa Dault. Adyaksa menurutnya berani ambil sikap dengan memutuskan meninggalkan kursi di DPR. "Seperti Adhyaksa Dault dari PKS melepas DPR dan itu pilihan beliau," imbuhnya.

Ia yakin, apapun keputusannya para menteri memahami segala konsekuensinya ke depan. Menjadi anggota DPR atau menteri di kabinet semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang.

"Untung ruginya sudah dipikirkan pastinya. Konsekuensinya kalau milih anggota kabinet berarti tidak jadi angota DPR," imbuhnya.

Hidayat juga menambahkan para menteri itu harus mengambil sikap dari tenggat waktu yang telah ditentukan KPU yakni pada 9 September. Meski sedikit dilematis, namun, ia yakin para menteri itu memilih dengan hati nurani. [ikl/jib]

http://inilah.com/berita/politik/2009/09/07/152733/hidayat-dpr-atau-menteri-pilih-satu/