Soal Ketua MPR, Hidayat Lebih Layak?

INILAH.COM, Jakarta - Hidayat Nur Wahid dari PKS dinilai lebih layak menempati posisi ketua MPR periode 2009-2014 dibandingkan Taufik Kiemas dari PDIP. Penilaian itu dikemukakan oleh pengamat politik dari Charta Politika Indonesia, Dr Bima Arya Sugiarto.

"Saya kira ada ganjalan untuk Taufik Kiemas, salah satunya adalah rekam jejaknya kurang baik," kata Arya Bima. Penentuan figur ketua MPR, kata dia, tak cukup hanya ditentukan berdasarkan aspek senioritas dan politik akomodasi. Namun hendaknya dipertimbangkan juga berdasarkan kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak calonnya.

Aspek-aspek kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak, dinilai Arya Bima sangat penting dalam pemilihan figur ketua MPR karena berpengaruh pada kinerja lembaga yang akan dipimpinnya.

Ketua MPR, tambahnya, tidak bisa hanya sekadar senior tanpa memiliki kualifikasi kompetensi lainnya. "Ia juga harus memiliki kemampuan memimpin lembaga yang beranggotakan politisi dari belasan fraksi, bisa diterima oleh seluruh anggota koalisi parpol pemenang pemilu legislatif," katanya.

Menurut dia, figur yang bisa diterima oleh seluruh anggota koalisi parpol pemenang pemilu bisa jadi politisi yang usianya lebih muda tetapi egaliter daripada politisi yang telah senior. "Figur tersebut juga harus memiliki rekam jejak yang baik," tambahnya.

Doktor ilmu politik lulusan Australia ini mengatakan lebih baik memilih politik yang baru masuk ke parlemen tetapi sudah berbuat banyak di luar parlemen, misalnya memimpin organisasi kepemudaan atau sebuah institusi negara, daripada figur yang sudah dua periode berada di parlemen tetapi tidak berbuat apa-apa. [P1]

http://pemilu.inilah.com/berita/2009/09/19/158014/soal-ketua-mpr-hidayat-lebih-layak/

Jiwa Taqwa Lebih Peduli

Pesan Idul Fitri Presiden PKS

Tifatul mengingatkan jamaah agar generasi muda dengan tarbiyyah Islamiyyah yang mutakamilah, agar ummat tidak memahami Islam secara dangkal dan tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang sempit dan ekstrim.

PK-Sejahtera Online: Presiden PKS Tifatul Sembiring berkhutbah di lapangan PSPT Tebet Jakarta Selatan pada sholat Idul Fitri 1430 H, yang dihadiri oleh ribuan jamaah.

Dalam khutbahnya, Tifatul mengingatkan bahwa penempaan sebulan penuh Ramadhan akan mewujudkan jiwa taqwa dalam diri seorang muslim.

"Namun taqwa bukan sekedar untuk pribadi semata, namun apa manfaatnya terhadap orang lain. Jadi taqwa adalah lebih peduli," tuturnya.

Lebih lanjut Tifatul mengajak jamaah untuk lebih peduli terhadap nasib dunia dunia Islam, yaitu nasib muslim Palestina, Iraq, Afghanistan dan Ulighur. Dan yang tak kalah penting adalah nasib masyarakat korban gempa di Tasikmalaya, Garut, Bandung dan Cianjur, juga korban banjir di Mandailing Natal.

"Siapakah yang peduli dengan mereka? Dapatkah mereka berbahagia seperti yang kira rasakan saat ini?" ujar Tifatul.

Di penghujung khutbahnya Tifatul mengingatkan jamaah agar mendidik anak-anak dan generasi muda dengan pengajaran Islam yang baik, tarbiyyah Islamiyyah yang mutakamilah, agar ummat tidak memahami Islam secara dangkal dan tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang sempit dan ekstrim.

Tifatul juga mengajak agar pemimpin Islam merajut tali ukhuwah Islamiyah yang kokoh, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan dan tidak memprovokasi.

Terakhir dirinya berpesan agar setiap muslim terlibat dalam dakwah. Dakwah yang bermakna Islah yaitu perbaikan dan reformasi, yaitu dakwahi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

"Semua harus terlibat dalam reformasi bangsa ini, yang masih bergelimang dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita dukung upaya pemberantasan korupsi dan kita lawan setiap upaya pelumpuhan elemen-elemen pemberantasan korupsi," pungkasnya.

PKS Tagih Janji Koalisi Demokrat

"Jika ada anggapan yang mengatakan korupsi bukan kejahatan luar biasa, maka itu adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda reformasi," tegasnya.

VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari Partai Demokrat untuk melaksanakan kesepakatan koalisi. Kesepakatan itu adalah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam jumpa pers, Selasa 15 September 2009, PKS menemukan sejumlah indikasi upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di DPR.

Salah satu anggota Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan tanda-tanda pelemahan pemberantasan korupsi adalah wacana pencabutan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntutan.

"Selain itu, komposisi hakim ad hoc yang diserahkan kepada ketua pengadilan dan limitasi berlebihan terhadap kewenangan penyadapan KPK," kata dia kepada wartawan.

PKS, sambungnya, ingin agar komposisi hakim pengadilan tipikor tetap pada formasi saat ini, tiga hakim ad hoc dan dua hakim karir. PKS juga menilai bahwa kewenangan penyadapan dan penuntutan tetap harus diberikan kepada KPK. "Jika ada anggapan yang mengatakan korupsi bukan kejahatan luar biasa, maka itu adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda reformasi," tegasnya.

Oleh karena itu, kata dia, PKS menghimbau kepada rekan politik mereka, Demokrat, untuk mempertimbangkan produk akhir dari RUU Pengadilan Tipikor agar tidak keluar dari agenda reformasi yang menjadi platform bersama koalisi. "Semoga himbauan ini didengar presiden."



Sumber: vivanews

PKS Tidak Ingin KPK Dimandulkan

Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta semua pihak baik legislatif, eksekutif dan seluruh elemen bangsa, agar tidak memandulkan peran KPK.

PK-Sejahtera Online: 'Kita masih sangat membutuhkan peran KPK. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh KPK sudah cukup baik membuat orang jera melakukan korupsi, korupsi harus diberantas karena ini mental yang tidak terpuji', ujarnya. 'Korupsi adalah musuh kemanusiaan karena kekayaan negara dicuri dan tidak bisa didistribusikan secara merata untuk rakyat'.

Tifatul mengingatkan, Sebelum KPK dibentuk dahulu, kita bahkan mendatangkan pihak-pihak ahli korupsi dari negara lain dan belajar dari mereka seperti dalam kasus korupsi di Hongkong misalnya yang sukses meminimalisir korupsi yang merajalela di lembaga kepolisian Hongkong.
Dalam kurun waktu 15 tahun mereka berhasil mengatasinya.
'Adalah merupakan tekad kita bersama untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dahulu losses APBN mencapai 30% setiap tahun, sekarang angka tersebut mulai menurun. Ada perubahan sikap mental dari aparat', tegasnya. Jadi eksistensi KPK dan Pengadilan TIPIKOR harus tetap di 'lanjutkan'.

PKS menolak pengurangan kewenangan-kewenangan KPK, ini sama saja mempreteli dan memandulkan KPK. Peran penuntutan tetap bisa dipertahankan, hakim ad hoc dan bahkan penyadapan sesuai prosedur masih dibolehkan.

Tifatul bahkan mengusulkan agar kewenangan KPK ditambah. Seperti mengeluarkan SP3.

'Jangan mentang-mentang temannya ditangkap KPK lantas lembaga KPKnya mau diberangus. Kalau UU TIPIKOR ini berlarut-larut dan melewati batas waktu, PKS menghimbau Presiden SBY untuk mengeluarkan PERPPU TIPIKOR. Sebab jika KPK sukses maka citra pemerintah dimata rakyat pasti akan semakin positif', pungkas Tifatul.

SBY Minta Nama, PKS Beri

PKS memiliki beberapa nama-nama calon.

VIVAnews - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mulai menyusun kabinet setelah 1 Oktober mendatang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyiapkan nama calon sebanyak-banyak.

"Ada beberapa sesuai permintaan. Kalau diminta sepuluh nama, kami kasih sepuluh," kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Minggu, 13 September 2009 malam.
Menurut Mabruri, PKS memiliki beberapa nama-nama calon menteri yang sudah disiapkan. Jadi, SBY-Boediono sebagai pemenang Pemilu Presiden tidak perlu khawatir akan 'kekurangan stok' calon menteri dari PKS. "Stok kami banyak," ujar dia.

Apakah tidak khawatir dengan masuknya Golkar dan PDIP? "Artinya, kemarin-kemarin itu baru komunikasi saja. Pak SBY itu finalnya seperti itu, yakni akan mengakomodir sebesar-besarnya partai koalisi," ujar dia.

Kendati demikian, PKS akan tetap menunggu sampai 1 Oktober 2009. Atau bertepatan dengan dimulainya penyusunan struktur kabinet oleh SBY dan Boediono.

Sebelumnya, SBY menegaskan kebersamaan dengan partai koalisi salah satunya akan diwujudkan dalam kursi di kabinet.

"Pertama jelas, kebersamaan di DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, kebersamaan di kabinet. Baik pusat maupun pemerintahan daerah," ujar SBY yang disambut antusias peserta yang hadir.

Tifatul Sembiring Buka Puasa Bersama 300 Korban Gempa Tasikmalaya

Meski hanya beralaskan tikar dan beratap terpal, senyum tawa sumringah terpancar dari ratusan ibu-ibu dan anak kecil yang sedang menikmati santapan buka puasa.

Jakarta - Presiden PKS Tifatul Sembiring mengunjungi korban gempa Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Tifatul menyempatkan diri berbuka puasa bersama 300 korban bencana alam yang terjadi 2 September lalu.

Meski hanya beralaskan tikar dan beratap terpal, senyum tawa sumringah terpancar dari ratusan ibu-ibu dan anak kecil yang sedang menikmati santapan buka puasa.

"Dalam situasi bagaimanapun kita tetap beribadah pada Allah SWT. Nasihat saya, adik-adik tetap belajar dan mengaji dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih bagus lagi. Amin," kata Tifatul.

Hal itu disampaikannya saat menyapa warga Desa Jaya Pura, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengaku prihatin atas musibah yang menimpa warga Tasikmalaya. Tifatul meminta warga untuk bersabar, terlebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan.

"Umat Islam bagaikan satu tubuh, kami merasakan bahwa saudara kami sedang kesusahan maka kami juga merasakan hal yang sama," ujar Tifatul.

Presiden PKS keempat itu menyusuri pemukiman warga untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang dialami warga. Dalam kesempatan itu PKS memberikan bantuan, di antaranya sejumlah paket sembako sebanyak 2 mobil boks, 32 Kg buah kurma, pakaian layak pakai, dan uang tunai Rp 500 Juta.

(mpr/sho)


Sumber: DetikCom

Tifatul: Menteri SBY 33 Orang, 17 dari Parpol & 16 Profesional

Tifatul mengatakan, calon yang profesional sekali tidak ada pada kepemimpinan tahun 2004-2009.

Jakarta - Capres terpilih Soesilo Bambang Yudhoyono masih enggan 'membocorkan' komposisi kabinet di masa kepemimpinan tahun 2009-2014. Namun, disebut sebut pembantu presiden nanti berjumlah 33 kursi.

"Seluruhnya 33, SBY sebut segitu. 17 Kursi untuk partai koalisi. Sisanya profesional," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan detikcom di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengatakan, calon yang profesional sekali tidak ada pada kepemimpinan tahun 2004-2009.

Ketika ditanya PKS menginginkan berapa kursi, Tifatul tidak mejawab secara tegas. "Kita sih pengennya 20 kursi," ujarnya sambil tertawa.

Pak Tifatul jadi menteri apa? "Belum masih dibicarakan. Malah ada yang menyebut saya jadi menteri agama," kata Tifatul.

Sumber: DetikCom