Fraksi PKS Sumbang Gaji Pertama untuk Korban

PKS telah mengirim tim untuk bangun dapur umum dan enam dokter ke lokasi gempa.

VIVAnews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera menyumbangkan uang representasi pertama mereka untuk korban gempa di Sumatera Barat. Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat PKS juga telah menyumbangkan dana awal Rp 50 juta.

"Para anggota Fraksi PKS akan menyumbangkan uang representasi pertamanya," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, usai dilantik sebagai anggota DPR, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2009.

Sementara bantuan Rp 50 juta akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari korban gempa yang mengungsi. Selain itu, PKS juga telah mengirim tim turun ke lokasi gempa di Padang dan Padang Pariaman.

Tim tersebut melakukan pemetaan masalah, mendirikan tenda, membangun dapur umum, dan fasilitas kesehatan. PKS mengirim enam dokter bekerjasama dengan Tim Tanggap Darurat Program Penanggulangan Bencana PKS.

Sebelumnya, Amien Rais mengusulkan 20 persen gaji pertama anggota DPR disumbangkan untuk korban gempa berskala 7,6 Skala Richter kemarin. Menurut Amien, inilah bentuk simpati yang paling tepat dari para anggota DPR.
Sumber: vivanews

PKS terjunkan Tim Tanggap Darurat & Perintis

Tifatul menginstruksikan kepada seluruh wilayah untuk menggalang bantuan, karena dampaknya cukup parah dan memakan korban besar.

PK-Sejahtera Online: Presiden PKS Tifatul Sembiring sudah menginstruksikan kepada Satuan Kepanduan PKS Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu agar berangkat menuju kawasan gempa Padang dan Pariaman di Sumbar. Menyusul terjadinya gempa berskala 7,6 SR di kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya.

Laporan dari Tim Bukit Tinggi menyampaikan bahwa jalan Bukit Tinggi - Padang, putus di Silayiang, Padangpanjang, sehingga tim harus memutar ke arah Maninjau. Laporan sementara dari DPD Pariaman bahwa sekitar 80 % bangunan di Pariaman roboh dan diperikrakan korban tewas lebih 75 orang.

Dari Jakarta Tim P2B PKS sudah diberangkatkan menuju Padang. Tifatul mengungkapkan bahwa PKS telah menerjunkan dana awal bantuan sebesar limapuluh juta rupiah, dan menginstruksikan kepada seluruh wilayah untuk menggalang bantuan, karena dampaknya cukup parah dan memakan korban besar.

SK Anis Matta Wakil Ketua DPR Telah Diteken

Sementara Ketua Fraksi PKS adalah Mustafa Kamal.

VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, telah menandatangani Surat Keputusan Anis Matta (Sulawesi Selatan I) sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian sebagai Ketua Fraksi PKS, telah ditunjuk Mustafa Kamal (Sumatera Selatan I).

"SK sudah saya tandatangani," kata Tifatul (Sumatera Utara I) dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa 29 September 2009. "Tinggal nanti mereka dilantik sebagai anggota DPR," ujarnya.

Tifatul mengharapkan kombinasi Anis dan Mustafa ini bisa bekerjasama dengan pimpinan DPR lainnya.

Undang-undang mengatur pimpinan DPR yang terdiri atas lima orang dibagi berdasarkan perolehan kursi di parlemen. PKS sebagai partai keempat terbesar mendapat jatah satu dari empat Wakil Ketua DPR.

Sementara Ketua DPR didapat Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu. Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menunjuk Marzuki Alie (Jakarta III) sebagai Ketua DPR.

PKS: Plt Pimpinan KPK dari Orang KPK

INILAH.COM, Jakarta - Plt pimpinan KPK disarankan anggota FPKS Al Muzammil Yusuf sebaiknya dari pimpinan KPK yang sudah lolos seleksi. Mereka dianggap lebih netral dan sudah melewati seleksi.

"Mereka lebih netral karena telah melewati seleksi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Tinggal dikonfirmasi apakah mereka bersedia menjadi plt pimpinan KPK dan meninggalkan jabatannya saat ini," kata Al Muzammil Yusuf melalui pesan singkat, di Jakarta, Kamis (24/9).

Hingga yang layak menjadi calon Plt pimpinan KPK adalah Haryono Umar, dan Muhammad Jasin. Chandra M Hamzah, Bibit Samad Riyanto serta Antasari Azhar tak bisa terpilih karena telah dinonaktifkan SBY.

"Tinggal dikonfirmasi apakah mereka bersedia untuk menjadi pimpinan KPK dan meninggalkan jabatannya saat ini," kata anggota FPKS ini. [*/ana]

http://inilah.com/berita/politik/2009/09/24/159177/pks-plt-pimpinan-kpk-dari-orang-kpk/

Soal Ketua MPR, Hidayat Lebih Layak?

INILAH.COM, Jakarta - Hidayat Nur Wahid dari PKS dinilai lebih layak menempati posisi ketua MPR periode 2009-2014 dibandingkan Taufik Kiemas dari PDIP. Penilaian itu dikemukakan oleh pengamat politik dari Charta Politika Indonesia, Dr Bima Arya Sugiarto.

"Saya kira ada ganjalan untuk Taufik Kiemas, salah satunya adalah rekam jejaknya kurang baik," kata Arya Bima. Penentuan figur ketua MPR, kata dia, tak cukup hanya ditentukan berdasarkan aspek senioritas dan politik akomodasi. Namun hendaknya dipertimbangkan juga berdasarkan kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak calonnya.

Aspek-aspek kompetensi, akseptabilitas, dan rekam jejak, dinilai Arya Bima sangat penting dalam pemilihan figur ketua MPR karena berpengaruh pada kinerja lembaga yang akan dipimpinnya.

Ketua MPR, tambahnya, tidak bisa hanya sekadar senior tanpa memiliki kualifikasi kompetensi lainnya. "Ia juga harus memiliki kemampuan memimpin lembaga yang beranggotakan politisi dari belasan fraksi, bisa diterima oleh seluruh anggota koalisi parpol pemenang pemilu legislatif," katanya.

Menurut dia, figur yang bisa diterima oleh seluruh anggota koalisi parpol pemenang pemilu bisa jadi politisi yang usianya lebih muda tetapi egaliter daripada politisi yang telah senior. "Figur tersebut juga harus memiliki rekam jejak yang baik," tambahnya.

Doktor ilmu politik lulusan Australia ini mengatakan lebih baik memilih politik yang baru masuk ke parlemen tetapi sudah berbuat banyak di luar parlemen, misalnya memimpin organisasi kepemudaan atau sebuah institusi negara, daripada figur yang sudah dua periode berada di parlemen tetapi tidak berbuat apa-apa. [P1]

http://pemilu.inilah.com/berita/2009/09/19/158014/soal-ketua-mpr-hidayat-lebih-layak/

Jiwa Taqwa Lebih Peduli

Pesan Idul Fitri Presiden PKS

Tifatul mengingatkan jamaah agar generasi muda dengan tarbiyyah Islamiyyah yang mutakamilah, agar ummat tidak memahami Islam secara dangkal dan tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang sempit dan ekstrim.

PK-Sejahtera Online: Presiden PKS Tifatul Sembiring berkhutbah di lapangan PSPT Tebet Jakarta Selatan pada sholat Idul Fitri 1430 H, yang dihadiri oleh ribuan jamaah.

Dalam khutbahnya, Tifatul mengingatkan bahwa penempaan sebulan penuh Ramadhan akan mewujudkan jiwa taqwa dalam diri seorang muslim.

"Namun taqwa bukan sekedar untuk pribadi semata, namun apa manfaatnya terhadap orang lain. Jadi taqwa adalah lebih peduli," tuturnya.

Lebih lanjut Tifatul mengajak jamaah untuk lebih peduli terhadap nasib dunia dunia Islam, yaitu nasib muslim Palestina, Iraq, Afghanistan dan Ulighur. Dan yang tak kalah penting adalah nasib masyarakat korban gempa di Tasikmalaya, Garut, Bandung dan Cianjur, juga korban banjir di Mandailing Natal.

"Siapakah yang peduli dengan mereka? Dapatkah mereka berbahagia seperti yang kira rasakan saat ini?" ujar Tifatul.

Di penghujung khutbahnya Tifatul mengingatkan jamaah agar mendidik anak-anak dan generasi muda dengan pengajaran Islam yang baik, tarbiyyah Islamiyyah yang mutakamilah, agar ummat tidak memahami Islam secara dangkal dan tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman yang sempit dan ekstrim.

Tifatul juga mengajak agar pemimpin Islam merajut tali ukhuwah Islamiyah yang kokoh, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan dan tidak memprovokasi.

Terakhir dirinya berpesan agar setiap muslim terlibat dalam dakwah. Dakwah yang bermakna Islah yaitu perbaikan dan reformasi, yaitu dakwahi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

"Semua harus terlibat dalam reformasi bangsa ini, yang masih bergelimang dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita dukung upaya pemberantasan korupsi dan kita lawan setiap upaya pelumpuhan elemen-elemen pemberantasan korupsi," pungkasnya.

PKS Tagih Janji Koalisi Demokrat

"Jika ada anggapan yang mengatakan korupsi bukan kejahatan luar biasa, maka itu adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda reformasi," tegasnya.

VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari Partai Demokrat untuk melaksanakan kesepakatan koalisi. Kesepakatan itu adalah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam jumpa pers, Selasa 15 September 2009, PKS menemukan sejumlah indikasi upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di DPR.

Salah satu anggota Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengatakan tanda-tanda pelemahan pemberantasan korupsi adalah wacana pencabutan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntutan.

"Selain itu, komposisi hakim ad hoc yang diserahkan kepada ketua pengadilan dan limitasi berlebihan terhadap kewenangan penyadapan KPK," kata dia kepada wartawan.

PKS, sambungnya, ingin agar komposisi hakim pengadilan tipikor tetap pada formasi saat ini, tiga hakim ad hoc dan dua hakim karir. PKS juga menilai bahwa kewenangan penyadapan dan penuntutan tetap harus diberikan kepada KPK. "Jika ada anggapan yang mengatakan korupsi bukan kejahatan luar biasa, maka itu adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda reformasi," tegasnya.

Oleh karena itu, kata dia, PKS menghimbau kepada rekan politik mereka, Demokrat, untuk mempertimbangkan produk akhir dari RUU Pengadilan Tipikor agar tidak keluar dari agenda reformasi yang menjadi platform bersama koalisi. "Semoga himbauan ini didengar presiden."



Sumber: vivanews