Hidayat: Indonesia Sulit Patenkan Karya Seni

INILAH.COM, Jakarta - Mudahnya Malaysia mengklaim berbagai budaya, tidak terlepas dari sulitnya Indonesia mematenkan hak ciptanya. Oleh karena itu, proses mematenkan budaya atau karya seni haruslah dipermudah.

"Kadang-kadang permasalahan terjadi pada saat pematenan, maka birokrasi harus betul-betul memudahkan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki warga bangsa Indonesia," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid, di kantornya gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut anggota Majelis Syuro PKS ini, persoalan hak paten merupakan permasalahan yang kronis. Karena begitu banyak kekayaan Indonesia yang tiba-tiba dibajak pihak luar negeri, hanya karena Indonesia sering terlambat soal mematenkan budayanya.

Namun, Hidayat tidak setuju jika hanya karena masalah pembajakan budaya, Indonesia harus mengambil langkah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Memutuskan hubungan diplomatik, tutur dia, bukan sesuatu yang sederhana, karena dampak-dampaknya harus dipikirkan dengan serius.

"Kalau antara Indonesia dan Malaysia jadi posisi konflik apalagi sampai putus hubungan, apa lagi perang saya khawatir kita terjebak pada permainan pihak ketiga manapun yang tidak menginginkan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang kuat," terangnya.

Ketimbang putus hubungan, lanjut Hidayat, lebih baik Indonesia dan Malaysia melakukan delegasi tingkat tinggi. Agar pihak Malaysia sadar dan tidak ingin mengulangi perilaku yang kurang bersahabat dengan Indonesia.

"Saya masih berkeyakinan sebenarnya mereka masih menginginkan bertetangga baik dengan Indonesia, karenanya kesadaran itu harus direalisasikan dengan konkret jangan meminta Indonesia memahami malaysia tetapi Malaysia masih mengulangi prilaku yang tidak bersahabat semacam itu," tegasnya.

Karena itu, dijelaskan dia, delegasi tinggkat tinggi ini penting untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama dan berkomitmen tidak akan mengulangi lagi perilaku yang kurang bersahabat. [win/jib]


http://inilah.com/berita/politik/2009/09/03/150729/hidayat-indonesia-sulit-patenkan-karya-seni/

Hidayat Nur Wahid Masih Berpeluang Pimpin MPR

Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR di mana dimungkinkan lobi-lobi.

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera akan tetap berjuang mendudukkan kembali Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang itu diwujudkan dengan lobi-lobi di pleno MPR nanti.

"Kalau pimpinan DPR kan otomatis, kalau MPR diplenokan," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 3 September 2009. "Kalau pleno, masih terbuka untuk dilakukan lobi," ujarnya.

Dalam lobi itu, tentu PKS akan mengusung kembali Hidayat. Hidayat dinilai PKS sukses memimpin MPR. Laporan keuangan MPR baik dan tugasnya dijalankan dengan lancar.

PKS keberatan dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, yang menyatakan ingin menjadi Ketua MPR untuk mengamankan Pancasila. Menurut PKS, pernyataan itu seolah-olah menuduh Ketua MPR sekarang tidak mengamankan Pancasila. "Jangan main tuduh saja," ujar Mabruri.

Selama Hidayat memimpin, MPR berulang kali menggelar acara sosialisasi konstitusi dan Pancasila dalam berbagai kegiatan seperti Cerdas Cermat Konstitusi untuk siswa sekolah. Karena itu, pernyataan kubu PDIP dinilai Mabruri tidak pada tempatnya.

Berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan MPR terdiri dari lima orang, di mana dua dari unsur DPD dan tiga dari unsur DPR. Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR.

Anis Matta Wakil Ketua DPR dari PKS

Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

JAKARTA -- DPP PKS memutuskan Anis Matta sebagai kader yang akan ditempatkan sebagai wakil ketua DPR RI. Anis dipilih karena punya pengalaman dan bebas dari persoalan hukum.

Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, Anis dipilih melalui rapat BPH DPP PKS. ''Sekitar tiga pekan lalu kita putuskan,'' kata Tifatul kepada Republika, Selasa (1/9).

Dijelaskannya, Anis punya pengalaman yang luas, baik sebagai anggota DPR maupun kiprah di internal PKS. ''Pak Anis itu tiga kali menjadi sekjen PKS,'' jelasnya.

Selain itu, lanjut Tifatul, Anis juga tidak punya masalah hukum. Diungkapkannya, jika ada parpol yang mengajukan calon yang punya masalah hukum, Tifatul khawatir akan muncul tarik-menarik yang justru mengganggu kinerja pimpinan dewan.

Selain wakil ketua DPR, PKS bahkan sudah memutuskan formasi pimpinan dewan dan fraksi hingga ke tingkat daerah. ''Tapi, baru akan kami umumkan setelah pelantikan (anggota DPR dan DPRD),'' kata dia.

PKS: Jihad Itu Membangun Bukan Merusak

Menurut DR. Ahzami Samiun Jazuli ada dua solusi untuk dapat membuang stigma Islam identik dengan terosis, yaitu Ulamanya harus memberikan pemahaman yang benar dan utuh terkait dengan makna jihad.

PK-Sejahtera Online: Satu demi satu pejabat dan tokoh Batam masuk ke salah satu ruangan yang ada di Asrama Haji, Batam Centre. Tak lama setelah jarum jam meninggalkan pukul 17.00, lebih dari seribu orang sudah memadati kegiatan Ifthar Jama’i (Buka Puasa Bersama) yang digelar oleh DPD PKS Kota Batam pada Ahad (30/8)

DR. Ahzami Samiun Jazuli dalam ceramah agamanya mengatakan, inti dari puasa adalah melakukan upaya penyucian diri. Anggota Dewan Syariah DPP PKS ini menjelaskan seseorang yang memiliki kebersihan spiritual pasti secara otomatis memiliki nurani yang peka sehingga mampu mengejawantahkan dalam menebar kepedulian

“Spiritualitas yang bersih merupakan pintu untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya”, terang peraih gelar Doktor (Ph.D) dari salah satu Universitas di Saudi Arabia ini

Isu terorisme yang dilekatkan ke Islam juga tidak lepas disorot oleh Ahzami. Menurutnya ada dua solusi untuk dapat membuang stigma Islam identik dengan terosis, yaitu Ulamanya harus memberikan pemahaman yang benar dan utuh terkait dengan makna jihad. “Jihad itu membangun bukan merusak. Jihad itu menyatukan bukan mencerai beraikan”, urainya mengingatkan

Kedua, para pemimpinnya, baik dari presiden, polisi dan lainnya jangan mudah diintervensi ole pihak asing. Ahzami mensinyalir stigmasisasi Islam adalah teroris merupakan rancangan musuh-musuh Islam dengan maksud agar umat Islam sendiri tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasululullah.

“Masak hanya karena berjenggot dituduh teroris? Padahal memelihara jenggot adalah anjuran Rasulullah”, tutupnya di hadapan Ketua DPD PKS Kota Batam Riky Indrakari dan Ketua DPW PKS Kepri, Wildan Hadi Purnama serta peggurus lainnya,.

Ahmad Dahlan dan Ria Saptarika sebagai Walikota dan Wakil Walikota yang juga hadir bersamaan pada acara yang bertemakan “Menggugah Nurani, Menebar Peduli, Lahirkan Pemimpin Sejati” ini pun khusyuk mendengarkan taushiyah dari Dosen Pasca Sarjana UIN Sahid Jakarta ini (isy)

PKS Potong 50 Persen Gaji Anggota Dewan

Jakarta, RMOL. Mengklaim butuh dana operasional yang besar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan sistem penggajian progresif dengan memotong 50 persen gaji anggota DPRD untuk masuk dalam kas partai.

Menurut Sekretaris DPW PKS Sumatera Barat, Mochlasin, sistem penggajian anggota dewan di PKS sama di seluruh Indonesia dan sudah diatur dengan Surat Keputusan Presiden PKS No 5/2005. Di antaranya untuk range gaji 0-Rp 2 juta dipotong 20 persen, Rp 2 juta- Rp 4 juta potongannya 35 persen, Rp 4 juta sampai Rp10 juta 45 persen dan di atas Rp 10 juta pemotongannya 70 persen.

“Namun sudah dikeluarkan tunjangan istri empat persen dari jumlah total dan dua persen dari total untuk tunjangan anak. PKS kan partai dakwah. Jadi setiap saat ada kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan sosial, dan kunjungan ke daerah. Waktu tsunami Aceh misalnya satu bulan gaji anggota dewan se-Indonesia dari PKS disumbangkan untuk bantuan bencana. Semuanya sudah paham. Sebab di PKS tidak ada kader dadakan,” kata Mochlasin sebagaimana dilansir JPNN (Selasa, 01/9).

Mochlasin juga mengaku, sebelumnya, setiap bulan ada 20 proposal yang masuk. Namun mekanisme penanganan proposal dilakukan staf fraksi. PKS hanya membantu kegiatan yang memiliki kesamaan visi dengan partai. [yan]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2009/09/02/10423/PKS-Potong-50-Persen-Gaji-Anggota-Dewan.

MENPORA ADHYAKSA MUNDUR DARI CALEG TERPILIH 2009

JAKARTA - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault memutuskan mundur sebagai calon legislatif terpilih 2009. Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah itu menjadi caleg terpilih kedua yang mengundurkan diri sebelum dilantik, menyusul Fredy Numberi, rekan sesama menteri.

Adhyaksa Dault memilih menyelesaikan tugas sebagai menteri hingga masa jabatannya berakhir. ''Saya harus memilih. Maka, saya memilih untuk mengundurkan diri (sebagai caleg terpilih). Jadi menteri saja, alhamdulillah,'' kata Adhyaksa di gedung KPU, Jakarta, kemarin (27/8). Adhyaksa menemui pimpinan KPU untuk mengonsultasikan prosedur pengunduran dirinya sebagai anggota dewan terpilih. Kedatangan Adhyaksa diterima langsung Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Sesuai ketentuan, saat dilantik sebagai anggota DPR terpilih pada 1 Oktober nanti, setiap pejabat negara ataupun PNS harus mundur terlebih dulu. Para menteri yang terpilih menjadi anggota dewan juga harus mengikuti aturan tersebut.

Masa jabatan Adhyaksa sebagai menteri sebenarnya juga segera berakhir. Tepatnya, bersamaan dengan pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Namun, menurut dia, meski selisihnya hanya sekitar 20 hari, dirinya tetap ingin melepaskan kesempatan menjadi anggota dewan. ''Kalau masuknya dulu baik-baik, keluarnya juga harus baik-baik. Jadi tidak perlu mundur,'' tambah menteri kelahiran Donggala, Sulteng, itu.

Adhyaksa membantah keputusan mundur itu dilakukan karena sudah ada kepastian masuk kabinet lagi. Menurut dia, hingga kini dirinya belum mengetahui akan dipilih kembali sebagai menteri atau tidak oleh SBY. ''Kalau dipilih (lagi), itu takdir yang baik. Kalau tidak, saya bisa kembali mengajar,'' ujar dosen ilmu kelautan dan perikanan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, itu.

Terkait pengganti dirinya sebagai calon anggota DPR, Adhyaksa mengungkapkan, penggantinya adalah caleg PKS dengan perolehan suara terbesar kedua di dapil Sulteng. Sosok beruntung itu adalah Akbar Zulfakar.

Pada 21 Agustus lalu, KPU juga menerima surat resmi dari Partai Demokrat terkait pengunduran diri Fredy Numberi sebagai caleg DPR terpilih. Menteri kelautan dan perikanan itu bahkan lebih dulu memutuskan mundur sebagai anggota DPR terpilih ketimbang Adhyaksa. Alasannya, Fredy ingin berkonsentrasi menyelesaikan tugas sebagai menteri. Partai Demokrat lantas mengganti Fredy dengan Milton Pakpahan, caleg Demokrat peraih suara terbanyak kedua di dapil Papua.

PD MINTA MAAF PADA PKS ATAS PERNYATAAN MUBAROK

JAKARTA - Pernyataan Ahmad Mubarok bahwa mendekatnya Partai Demokrat dan PDIP merupakan manuver untuk menekan partai mitra koalisi SBY -agar tidak banyak menuntut soal jatah menteri- memicu kontroversi. Elite PKS dan PKB yang merasa ditembak melalui komentar wakil ketua umum DPP Partai Demokrat itu pun angkat suara, memprotes Mubarok.

''Sepengetahuan saya, nggak ada tekan-menekan begitu,'' kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin (27/8). Menurut dia, pembicaraan resmi mengenai kabinet di internal koalisi masih belum dimulai. SBY, tegas Mahfudz, baru berencana membahasnya dengan parpol mitra koalisi setelah pelantikan DPR, 1 Oktober mendatang.

Mahfudz mengakui pernah menyebut bahwa jatah PKS di kabinet mendatang sebaiknya ditambah. Sebab, jumlah kursi PKS di parlemen juga meningkat dari 45 kursi (2004-2009) menjadi 57 kursi (2009-2014), sehingga kontribusi politiknya menjadi lebih besar. Saat ini, ada tiga kader PKS yang duduk di kabinet SBY. ''Tapi, itu kan pernyataan kepada media. Komunikasi langsung antarparpol mitra koalisi dengan SBY, sampai minta tambah jatah menteri, tidak ada itu,'' tegas Mahfudz.

Dia justru menyesalkan apabila motif kedekatan PDIP dan Demokrat memang benar seperti yang disampaikan Mubarok. ''Ketika proses politik yang jelas tampak di permukaan hanya dipoles sebagai permainan, itu musibah politik,'' tandasnya.

Adakah indikasi bahwa pernyataan Mubarok tersebut merupakan bagian dari desain besar untuk mendorong PKS keluar dari koalisi? ''Saya nggak yakin ini desain besar. Pak Mubarok itu memang orangnya polos, kadang-kadang naif,'' jawab Mahfudz yang juga ketua Fraksi PKS tersebut.

Sekjen DPP PKB Lukman Edi juga menegaskan, tidak ada alasan bagi partai mitra koalisi untuk menekan SBY. Sebab, berdasar pengalaman bersama-sama selama lima tahun terakhir, SBY selalu berkomitmen dan konsisten memegang formulasi menteri di kabinetnya. ''Kami juga sangat paham bahwa urusan kabinet itu prerogatif presiden,'' tegas menteri percepatan daerah tertinggal tersebut sebelum menggelar raker dengan Komisi V DPR kemarin. Lukman menandaskan, pada waktunya nanti, SBY akan mengajak para pimpinan parpol untuk membicarakan komposisi kabinet.

PKB, imbuh Lukman, berpandangan bahwa konsep proporsionalitas di kabinet tidak hanya berdasar kuantitas atau jumlah perolehan kursi di kabinet. Namun, juga aspek kualitas dukungan. Dia mengingatkan, PKB merupakan parpol yang pertama menyatakan dukungan terhadap pencapresan SBY kembali. ''Formulasi ini kan yang dipakai untuk menyusun kabinet periode 2004-2009. Jadi, mungkin bisa dipakai lagi,'' kata Lukman. Di kabinet SBY periode sekarang, PKB dijatah dua menteri.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengklarifikasi pernyataan Mubarok. Menurut dia, Partai Demokrat tidak punya agenda untuk menekan partai-partai mitra koalisi. Sebaliknya, Anas percaya bahwa partai-partai mitra koalisi juga tidak akan menekan Partai Demokrat dan SBY. ''Koalisi SBY-Boediono dibangun dengan sangat serius, jelas, terang, serta berangkat dari semangat kerja sama dan saling percaya,'' tegasnya.


Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok bahwa pendekatan PD ke PDIP hanya permainan politik menimbulkan kemarahan partai mitra koalisi. Mereka tidak terima dengan pernyataan Mubarok tersebut.

“Sudah banyak SMS masuk dari partai koalisi, pada marah. Ini kita yang bangun koalisi, ada apa kok ada berita begini? Apa dia (Mubarok) kepleset lidah apa salah media yang mengutip?” kata Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie saat dihubungi detikcom, Kamis (27/8/2009).

Menurut Marzuki, apa yang dinyatakan Mubarok itu tidak benar sama sekali. Tidak ada maksud dari PD untuk menekan partai mitra koalisi. Silaturahmi antara Ketum PD Hadi Utomo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga hanya silaturahmi biasa.

“Pak Hadi Utomo dapat undangan untuk silaturahmi, kemudian beliau datang. Mereka nggak ada bicara apa-apa, nggak ada kesepakatan. Semuanya biasa saja. Orang undang kita kan kita wajib hadir kalau ada waktu,” tutur Marzuki.

Marzuki menambahkan, selama ini tidak ada partai mitra koalisi yang macam-macam. Karena itu tidak ada perlunya PD melakukan manuver untuk menekan mereka seperti yang disampaikan Mubarok.

Seperti diberitakan, dalam diskusi di Gedung DPD Rabu, 26 Agustus kemarin, Mubarok menyebut kedekatan PD dengan PDIP hanyalah permainan politik untuk menekan partai mitra koalisi.

“Bukan mendekati, tapi ini hanya untuk menekan partai-partai mitra koalisi yang lain. Dengan kita mendekati PDIP, partai lain tidak berani macam-macam. Ini hanya sekedar permainan politik yang tidak tahu ujungnya seperti apa,” kata Mubarok saat itu.