BAYANAT DPP PKS NOMOR: 01/B/K/DPP-PKS/ VI/1430 TENTANG PILPRES 2009

1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :
a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama
b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.
c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.

2. Kesalahpahaman sebelurnnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat.

3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.

4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Undang undang Sukuk (Obligasi Syari'ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.

5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.

Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H 25 Mei 2009 M
Presiden
IR. Tifatul Sembiring

PKS Jelaskan isu jilbab

Presiden PKS Tifatul Sembiring menjelaskan perihal isu jilbab ke kader-kadernya. Dalam pesan singkat yang dia kirimkan, dia menjawab isi berita di Majalah Tempo yang menyebutkan kalau Tifatul mengatakan urusan jilbab hanya selembar kain.

Berikut isi SMS penjelasan Tifatul kepada kader-kadernya:

“Antum percaya Tempo atau ana? Antum baca deh artikel yang soal PKS di Tempo. Dia tanya, “Apakah PKS menekan SBY agar Bu Ani (Ani Yudhoyono) pakai jilbab?”, saya bilang “bukan!”. Dia tanya, “Apakah Bu Ani berjilbab lantaran alasan politik?”, saya jawab “Nggak tahu, tanya langsung ke orangnya!”

“Anda ini rewel banget,” kata saya, “urusan selembar kain di atas kepala wanita, dia gak pake kerudung ente ributin, dah pake kerudung diributin juga!” Itu bahasa saya ke Tempo. Nah, percaya siapa?

Dalam kesempatan yang lain, menurut Ustadz Amang Syafruddin, keputusan PKS sudah dimusyawarahkan oleh ustadz-ustadz yang memiliki kapabilitas. Karena itu tak bisa dipatahkan oleh SMS. Dalam Hal Jilbab di Pilpres ini, mana lebih baik, dua orang berjilbab yang mendukung Capres dengan ribuan orang muslimah berjilbab yang masuk ke sistem dan mendukung Capres. Karena yang dilawan oleh PKS adalah sistem.

“Coba tunjukan mana keputusan PKS yang melanggar syariat?” tantanganya dihadapan Kader PKS se Jakarta.

Memang sempat beredar SMS yang merugikan PKS soal kutipan yang tak lengkap itu. Keterangan perihal SMS Tifatul ini datang dari Kepala Bidang Humas dan Informasi Ahmad Mabruri “Ini penjelasan kepada kader secara internal,” jelas Mabruri melalui telepon, Kamis 25/06

Berikut petikannya:

Soal pernyataan Tifatul, jilbab hanya selembar kain?

Itu salah kutip dari majalah Tempo, wawancaranya panjang tapi dikutip sepotong dan keluar dari substansi.

Apa yang dimaksud sebenarnya?

Karena rame-rame orang membicarakan jilbab istri Capres dan Cawapres, maka orang bertanya, Apa PKS akan meminta Ibu Ani Yudhoyono untuk berjilbab? Wartawan terus bertanya. Jawaban Tifatul waktu itu, sebaiknya tanya kepada yang bersangkutan. Terus ditanya lagi, jawabannya, Kami tidak akan memaksa. Hingga keluarlah perkataan jilbab hanyalah selembar kain itu. Padahal bukankah dibelakang itu ada sistem yang menggerakan Capres dan Cawapres itu sendiri.

Jadi....?

Wawancara itu tidak utuh, keluar dari substansi. Seperti surat al Maun kalau dipahami sepotoang jadinya, celakalah orang yang shalat. Tapi kan ada lagi penjelasannya kenapa dia celaka, yaitu lalai dalam shalatnya. Tidak mungkin PKS melecehkan jilbab. Semua istri pengurus PKS dan aktivisnya berjilbab.

Soal SMS itu bagaimana?

Orang yang menerima sms itu juga belum baca wawancara di Tempo. Payahnya lagi, itu di massifkan hingga menjadi black campaign. Tapi kami sudah tahu siapa yang memulai (menyebarkan sms). Itu dari salah seorang partai saingan di Pilpres ini.

PKS Akan Menangkan SBY Satu Putaran

Target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi partai pendukung SBY lebih dari 50 persen.

PK-Sejahtera Online: Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.

Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.

Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya
Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu ‘ronde” kedua.

Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan

Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya
Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya (isy)

UU Tipikor Lebih Hebat dari Cincin

"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor,"

INILAH.COM, Jakarta - Hendaknya DPR mengakhiri masa jabatannya dengan kesan yang baik. Daripada mendapatkan cincin emas, lebih baik DPR mempersembahkan UU Tipikor yang masih terbelengkalai.

"Alangkah sangat hebat jika DPR mengakhiri masa jabatannya dengan menyelesaikan UU Tipikor," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/6).

Jika tradisi DPR dipermasalahkan oleh publik, ujar Hidayat, harus dikoreksi. DPR bisa meninggalkan kesan-kesan yang kontroversi. Karena itu, lanjutnya, paling bagus DPR mengakhiri masa jabatannya dengan tradisi melaksanakan salah satu fungsi baru yang sangat lekat dengan DPR, yaitu UU Tipikor.

"Tradisi disebut lembaga korup, disebut 'penuh masalah'. Menurut saya, tradisi itu perlu dikoreksi. Saya setuju dengan Pak Agung Laksono yang mengatakan pemberian cincin itu bisa dirubah. Kalau dari fraksi PKS sudah jelas dan tegas 'menolak' realiasasinya pemberian cincin kepada anggota DPR," ujarnya.

Menurut Hidayat, UU Tipikor memberikan kebijakkan hukum yang sangat kuat terkait jati diri DPR yang pro rakyat dalam pemberantasan korupsi. Mantan presiden PKS tersebut berharap hal ini yang diutamakan daripada menambahkan coreng muka DPR dengan menerima cincin emas.

"Saya cenderung tidak membuat tradisi yang memperburuk wajah DPR, tetapi membuat tradisi DPR yang dipercaya dengan rakyat," pungkasnya. [bar]HNW:

Sumber: Inilah.Com

Ketua MPR: MK Jangan Bermain-main dengan Putusannya

MK juga harus menyadari dia adalah lembaga terakhir dimana putusannya mengikat dan putusannya tidak bisa dibanding

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan kursi di penghitungan tahap ketiga. Namun, Hidayat juga mengingatkan MK agar berhati-hati dalam membuat putusannya. Hal itu dikatakan Hidayat, Jumat ( 12/6 ), di Gedung DPR, Jakarta.

Sesuai UU, sebagai lembaga negara, Hidayat mengatakan, MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penghitungan suara pemilu. "MK juga harus menyadari dia adalah lembaga terakhir dimana putusannya mengikat dan putusannya tidak bisa dibanding. Oleh karena itu MK jangan main-main dengan putusannya," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.

Hidayat menegaskan, apapun putusannya, ia tidak akan melakukan intervensi atas putusan tersebut. Mengenai putusan yang dinilai melampaui kewenangan MK, Hidayat menganggapnya merupakan hal yang bisa diperdebatkan.

"Di DPR, soal itu (penghitungan dan penetapan kursi) juga debatable sehingga interpretasinya bisa kemana-mana. Sekarang, MK mengembalikan sisa penghitungan suara ke provinsi. Kalau MK memutuskan seperti itu ya sudah itu putusan MK dan itulah yang harus dilaksanakan," kata Hidayat.

Bagi KPU, menurutnya, tak ada pilihan lain selain menjalankan putusan MK.

Sumber: Kompas Cyber Media

HNW: 1 Putaran Asal Jangan Main Kayu

“Dan kalau satu putaran saja, uang yang dihemat Rp 4 triliun. Itu uang yang sangat cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu,”

INILAH.COM, Jakarta – Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mendukung ide Pilpres 2009 dalam satu putaran. Menurutnya, kemenangan pasangan capres dalam satu putaran akan memaksimalkan waktu. Asalkan saja, semua bertarung dengan jujur.

“Siapapun yang terpilih, kalau saya setuju menyelesaikan satu putaran saja. Tapi hendaknya, kalau satu putaran, yang dilakukan asas yg sesuai diperintahkan UUD. Jangan main kayu. Jangan asal menang menghalalkan berbagai cara,” ucapnya, saat ditemui wartawan di gedung DPR, Jumat (12/6).

Dengan adanya kemenangan dalam satu putartan, lanjutnya, diharapkan dapat mengokohkan pemerintahan ke depan. Termasuk juga memaksimalkan waktu yang ada. “Dan kalau satu putaran saja, uang yang dihemat Rp 4 triliun. Itu uang yang sangat cukup untuk membangun satu lagi Jembatan Suramadu,” ucap mantan Presiden PKS ini.

Dari sisi fokus menyelengaraan kehidupan bernegara, kata Hidayat, kemenangan satu putaran, akan membuat kabinet cepat terbentuk. Sehingga, setelah dilantik 21 Oktober, mereka akan bisa langsung bekerja. Berbeda jika dua putaran, yang dianggapnya masih memerlukan orientasi lagi. “Banyak waktu yang terbuang untuk orientasi pejabat yang Baru,” jelasnya. [nuz]

Pantun Tifatul untuk Pasangan Nomor 2

Presiden PKS rupanya senang SBY-Boediono mendapat nomor urut dua.

VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengungkapkan kegembiraannya atas nomor urut yang diperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung partainya melalui pantun. Berikut pantun Tifatul untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

"Mawar putih sematkan di baju
Tanda hati rasakan bahagia
Jika ingin Indonesia maju
Pilih saja yang nomor dua"

Usai pengundian nomor urut 30 Mei 2009 lalu, Tifatul sendiri menyatakan nomor urut dua itu tanda kemenangan. "Nomor 2 itu mirip hurup V, V itu artinya victory, kemenangan," kata Tifatul yang berdarah campuran Minang dan Batak Karo itu.

Selain itu, nomor 2 mudah diperkenalkan kepada publik. "Kalau 1 itu artinya masa lalu. Kalau 2 artinya masa depan. Jadi lebih mudah bagi SBY-Boediono memenangkan Pemilihan Presiden," katanya.

Jika SBY-Boediono mendapat nomor urut 2, maka nomor urut 1 diperoleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Sedangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat nomor urut 3.
• VIVAnews