Tifatul: Menteri SBY 33 Orang, 17 dari Parpol & 16 Profesional

Tifatul mengatakan, calon yang profesional sekali tidak ada pada kepemimpinan tahun 2004-2009.

Jakarta - Capres terpilih Soesilo Bambang Yudhoyono masih enggan 'membocorkan' komposisi kabinet di masa kepemimpinan tahun 2009-2014. Namun, disebut sebut pembantu presiden nanti berjumlah 33 kursi.

"Seluruhnya 33, SBY sebut segitu. 17 Kursi untuk partai koalisi. Sisanya profesional," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan detikcom di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengatakan, calon yang profesional sekali tidak ada pada kepemimpinan tahun 2004-2009.

Ketika ditanya PKS menginginkan berapa kursi, Tifatul tidak mejawab secara tegas. "Kita sih pengennya 20 kursi," ujarnya sambil tertawa.

Pak Tifatul jadi menteri apa? "Belum masih dibicarakan. Malah ada yang menyebut saya jadi menteri agama," kata Tifatul.

Sumber: DetikCom

FPKS: Saling Tikam Polri-KPK Jatuhkan Kredibilitas Keduanya

Jakarta - Perang dingin antar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi dengan nada prihatin oleh Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq.

"Sangat memprihatinkan. Dua institusi penegak hukum malah saling tikam," ujarnya mengomentari pemeriksaan pimpinan KPK oleh Polri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2009).

Menurut Mahfud, perang dingin yang dipertontonkan KPK dan Polri justru akan menjatuhkan kredibilitas kedua lembaga itu di mata masyarakat.

Mahfudz mengusulkan, apa yang menjadi masalah KPK dan Polri sebaiknya diselesaikan secara terbuka dan tidak dengan aksi saling baku hantam seperti yang terjadi belakangan ini.

"Janganlah saling dendam dan saling bunuh seperti ini. Selesaikan baik-baik secara terbuka," imbuhnya.

Menurut Mahfudz, perseteruan KPK dan Polri ini dipicu oleh ulah oknum tertentu di kedua lembaga tersebut yang pada akhirnya membuka celah bagi pihak lawan untuk menyerang.

"Misalnya aksi bunuh diri KPK itu karena ada anggotanya yang justru melanggar sumpah jabatan. Dan memang sudah lama terdengar oknum dalam KPK mempermainkan kasus-kasus yang ditangani KPK," ujarnya memberi contoh.

Karena itu, kata Mahfudz, ke depan proses seleksi KPK harus diperbaiki. Selain memperjelas UU-nya, yang tak kalah penting adalah figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK haruslah figur yang memiliki jejak rekam baik dan tidak ada ada money politics dalam proses pemilihannya.

"Harus diperbaiki (seleksinya), dan figurnya memiliki track record bersih," tutupnya.

Tifatul Sembiring: Wajar PKS Mendapat Ketua MPR

''Ada usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal partai koalisi. Dari PKS yang diusulkan Pak Hidayat,'' imbuhnya.

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Hidayat Nurwahid kembali menjadi Ketua MPR Periode 2009-2014. Hal itu dinilai wajar karena PKS merupakan partai kedua terbesar di dalam koalisi pendukung capres terpilih SBY-Boediono.

''Kalau Demokrat sudah dapat presiden dan ketua DPR, wajar dong kalau partai kedua terbesar dapat ketua MPR,'' ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring saat berbincang dengan detikcom di Kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (11/9/2009).

Tifatul mengatakan, sudah ada pembicaraan dua pekan lalu antara partai koalisi di Hotel Nikko, Jakarta, terkait calon ketua MPR. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh partai pendukung itu muncul sebuah usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal dari partai koalisi.

''Ada usulan bahwa sebaiknya ketua MPR itu berasal partai koalisi. Dari PKS yang diusulkan Pak Hidayat,'' imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai siapa saja kandidat dari partai koalisi tersebut, Tifatul mengatakan belum ada kandidat yang resmi yang dicalonkan.'' Belum. Masing-masing punya kandidiat,'' kata Tifatul.

Hidayat: KPK-Polisi Jangan Dendam

Oleh karenanya kalau komitmen itu jelas semua pihak pasti akan melakukan segala kegiatannya sesuai dengan aturan berlaku.

INILAH.COM, Jakarta - Hubungan KPK dan kepolisian sampai saat ini masih menegang. Kedua lembaga negara ini pun diimbau agar tidak memiliki agenda balas dendam, saling mengecilkan ataupun mematikan salah satu lembaga.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9). Hidayat berharap KPK dan kepolisian dapat dengan tulus menegakan hukum dan memberantas pelaku korupsi.

"Oleh karenanya kalau komitmen itu jelas semua pihak pasti akan melakukan segala kegiatannya sesuai dengan aturan berlaku. Jika pimpinan KPK dipangil kepolisian tentunya KPK tidak keberatan untuk memenuhi undangan asalkan pemanggilan tersebut sesuai dengan pemangilan bagi pejabat-pejabat negara," ujarnya.

Sejak kasus Ketua KPK non aktif Antasary Azhari di ungkap oleh pihak kepolisian, maka kondisi KPK dan kepolisian tidak kondusif. Terlebih saat kasus Antasari ini melebar dan sempat menyeret 2 nama pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi PT Masaro. Istilah Cicak dan Buaya pun muncul menggambarkan ketegangan antar dua lembaga penegak hukum itu. [win/mut]